Massa Rizieq Timbulkan Kerumunan, Komisi IX DPR: Menambah Beban

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo menyayangkan ratusan massa simpatisan Habib Rizieq Shihab yang berkerumun memenuhi jalan-jalan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 24 Juni.

Pasalnya, saat ini DKI Jakarta tengah dalam kondisi darurat COVID-19 yang memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah menerapkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Saya sangat sedih dan pantas disayangkan mengapa itu terjadi," ujar Rahmad dihubungi VOI, Kamis, 24 Juni. 

Komisi kesehatan ini menilai, aksi massa itu sangat dimungkinkan adanya potensi klaster baru penularan COVID-19. Dia mengingatkan kepada semua pihak bahwa saat ini masyarakat, pemerintah dan semua elemen tengah berjuang untuk menyelamatkan warga negara. 

Terlebih, rumah sakit sudah terancam penuh. Bahkan untuk mencari ICU saja sudah tidak ada, bahkan beberapa kasus ada yang sangat kesulitan. 

"Sedangkan kita tahu bahwa orang yang sakit dalam kapasitas sedang dan berat itu sangat membutuhkan perawatan Rumah Sakit. Dan yang berat sangat membutuhkan ICU, nah saat ini ketersediaan RS tidak sebanding dengan keinginan atau orang yang butuh RS,"

"Maka diberlakukan skala mikro ini, agar kita bisa menghambat, memutus mata rantai terhadap penyebaran COVID-19 dengan harapan rumah sakit bisa beri pelayanan dan tidak penuh. Yang sakit kan tidak hanya COVID-19 masih banyak saudara kita yang membutuhkan ICU diluar Covid," jelas Rahmad.

Menurut politikus PDIP itu, aksi kerumunan tersebut akan semakin menambah beban baik dari sisi kesehatan, rumah sakit dan para tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian. Serta, akan berpotensi adanya penambahan klaster baru. 

"Karena ini sudah terjadi ya gimana lagi. Saya berharap agar yang menjalankan kerumunan itu betul-betul menjaga diri dengan melakukan isolasi mandiri," imbau Rahmad. 

Rahmad khawatir orang-orang yang tidak saling kenal dan bertemu di kegiatan tersebut justru menjadi celah penularan COVID-19, lantaran tidak diketahui jika ada orang tanpa gejala (OTG). Kemudian menyebabkan klaster baru dan terus menjadi bola salju.

"Ketemu lalu pulang ke rumah masing masing membawa penyakit. Dan orang sekitar kita tidak mampu, daya tahan lemah, tertular kemudian sakit membutuhkan rumah sakit. Tapi RS nya sudah full, bagaimana solusinya? Solusinya harus taat peraturan pemerintah," tegas Rahmad.

Legislator Jawa Tengah itu mengatakan, pihaknya menghormati apapun alasannya untuk melakukan pertemuan tapi harus tetap ingat bahwa sekarang ini adalah masa perang melawan pandemi, yang dimana musuhnya tidak kelihatan.

"Satu satunya cara ya menghindarkan kerumunan, jangan membuat kerumunan apapun alasannya," kata Rahmad.

Terkait apakah perlu Satgas COVID-19 menelusuri latar belakang penggerak kelompok yang berkerumun ini, Rahmad menyerahkan kasus ini pada Satgas sebagai pihak yang berwenang.

"Saya kira itu ranah Satgas, pasti sudah punya protap bagaimana mekanisme menindaklanjuti. Itu hak satgas. Kita serahkan sepenuhnya pada Satgas," katanya.

"Yang penting yang sudah terlanjur disana tadi apapun alasannya harus benar-benar isolasi. Karena berdesakan, berkerumun potensi tertular sangat tinggi sekali," tandas Rahmad Handoyo.