Politikus PDIP: Anehnya Penanganan COVID-19 di DKI, Jabar, dan Jateng Melambat, tapi Elektabilitas Gubernurnya Meningkat
Ilustrasi pimpinan daerah (Foto: dokumentasi Netray)

Bagikan:

JAKARTA - Politikus senior Said Abdullah, mengaku miris dengan tren angka penyebaran COVID-19 yang cenderung mengalami penambahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, setiap harinya.

Menurut ketua Banggar DPR itu, jika ketiga daerah ini tidak serius memerangi COVID-19, maka dampaknya sangat signifikan menganggu pemulihan ekonomi nasional. Mengingat ketiga provinsi tersebut berkontribusi besar sebagai penyumbang 39 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

"Anehnya ketiga gubernurnya elektabilitas bursa capres tinggi. Padahal kinerja penanganan COVID dan pemulihan ekonomi lambat, bahkan kontraksi ekonominya di bawah angka nasional," ujar Said di Jakarta, Rabu, 16 Juni.

Said pun meminta ketiga kepala daerah itu agar lebih fokus lagi pada upaya penanganan COVID-19 ini.

"Masalah COVID-19 ini sangat serius. Dan kondisi kita saat ini, darurat," tegasnya.

Selain itu, Said menilai tingginya angka kasus COVID-19 belakangan ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini tidak efektif. Utamanya, dalam penerapan protokol kesehatan.

 

Karena itu, Said meminta pemerintah agar menurunkan aparat penegak hukum (APH), baik dari TNI maupun Polri untuk memastikan masyarakat taat akan prokes. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Banggar DPR RI yang sedari awal mengusulkan agar penanganan COVID-19 ini tidak cukup mengandalkan kesadaran masyarakat saja, tetapi juga melibatkan APH.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah, bagaimana penanganan COVID-19 ini agar tuntas. Maka sepenuhnya harus melibatkan aparat penegak hukum," kata Said.

Menurutnya, kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat bukan untuk menakuti rakyat. Namun, upaya ini dalam rangka membantu masyarakat agar disiplin menegakkan prokes.

Biasanya, kata Said, kepatuhan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya jika melihat aparat penegak hukum lengkap dengan seragamnya.

Ia yakin masyarakat akan berpikir dua kali melanggar prokes jika berhadapan dengan aparat. Pola seperti ini secara perlahan akan membantu membentuk tingkat kesadaran masyarakat secara natural.

"Jadi saya usulkan, turunkan semua aparat penegak hukum di semua wilayah. Nah, baru akan terlihat efektivitas penanganan COVID-19 ini," tandasnya.