Puan Maharani Wanti-wanti Pengadaan Alutsista Harus Sesuai Kebutuhan, Bukan Barang Bekas
Ketua DPR Puan Maharani (IST)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti rancangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Alpalhankam). Rancangan tersebut menuai perhatian luas karena nilai kebutuhannya mencapai Rp 1.788 triliun.

Puan mengatakan, DPR mendukung terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Namun, dia mewanti-wanti bahwa pengadaan alutsista tersebut harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional.

“DPR RI mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu, 2 Juni.

Dikatakan Puan, rancangan Alpalhankam itu akan dibicarakan melalui Komisi I DPR. Menurutnya, kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan merujuk pada rencana strategis Minimum Essential Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.

“Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Nggak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” ujar Puan. 

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menegaskan, pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan degan kebutuhan dan karakteristik negara.

“Harus sesuai karakteristik, potensi ancaman, dan geopolitik,” sambung dia. 

Puan menilai, peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala harus menjadi pelajaran untuk tidak membeli barang bekas.

“Sejak peristiwa KRI Nanggala, saya minta dan usulkan agar alutsista apa yang akan kita beli bukan barang bekas,” katanya.