Tak Lagi Rahasia, FBI hingga DEA Kini Diminta Menggunakan Kamera Tubuh saat Bertugas

JAKARTA - Aparat penegak hukum federal Amerika Serikat (AS) diperintahkan menggunakan kamera tubuh, saat melakukan pemeriksaan dengan surat perintah penggeledahan dan penangkapan. 

Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Kehakiman (AS) pada Senin 7 Juni waktu setempat, untuk menambah akuntabilitas yang diperlukan dari aparat penegak hukum di negara bagian dan lokal. 

Melansir Reuters Selasa 8 Juni, agen federal sebelumnya dilarang memakai kamera, sebuah kebijakan yang terkadang menciptakan ketegangan selama operasi gabungan dengan polisi negara bagian dan lokal.

Arahan baru yang diumumkan oleh Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco ini, dikeluarkan seiring dengan meningkatnya perhatian Pemerintahan Presiden Joe Biden kepada para korban kebrutalan polisi, atau situasi ketegangan yang terjadi saat penggeledahan dan penangkapan, misalnya kasus George Floyd. 

Nantinya, agen dari FBI, US Marshals Service, Drug Enforcement Administration (DEA) dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api & Bahan Peledak (ATF) akan diminta untuk memakai kamera dan mengaktifkannya saat memberikan surat perintah penangkapan, menjalankan surat perintah penggeledahan, atau selama operasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Monaco memerintahkan kepala layanan tersebut untuk menyerahkan kebijakan kamera tubuh untuk ditinjau dalam waktu 30 hari, termasuk rencana untuk tahap implementasi.

Dia juga meminta agen federal untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pada Oktober 2020, yang mengizinkan polisi negara bagian dan lokal untuk memakai kamera tubuh saat bertugas dalam operasi gabungan dengan agen federal.

Sebelum kebijakan ini, polisi negara bagian dan lokal diminta untuk mematikan kamera mereka saat bekerja dalam operasi gabungan dengan rekan-rekan federal mereka, untuk menjaga kerahasiaan operasi aparat penegak hukum federal, bahkan ketika kebijakan mereka sendiri mengharuskan kamera.

Selain itu, jaksa federal diperintahkan untuk merancang program pelatihan untuk membantu membuat rekaman diterima sebagai bukti di pengadilan.

Dalam memorandumnya yang mengumumkan kebijakan baru, Monaco mengutip pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

"Saya yakin bahwa kebijakan ini akan terus menimbulkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Amerika Serikat dalam pekerjaan Departemen Kehakiman," kata Monaco.