Otoritas AS Nilai Banyak Dokumen Rahasia yang Mungkin Hilang Dalam Penyelidikan Donald Trump

JAKARTA - Tim mantan Presiden AS Donald Trump mungkin tidak mengembalikan semua dokumen rahasia yang diambil dari Gedung Putih pada akhir masa kepresidenannya, bahkan setelah FBI menggeledah rumahnya, jaksa Amerika Serikat memperingatkan pada Hari Kamis, menyebutnya sebagai potensi risiko keamanan nasional yang perlu diselidiki.

Pengungkapan itu datang dalam pengajuan pengadilan Departemen Kehakiman, yang meminta Hakim Distrik A. Aileen Cannon untuk membiarkannya terus meninjau sekitar 100 catatan rahasia yang disita oleh FBI di kediaman Trump di Mar-a-Lago, sambil menyelidiki apakah dokumen rahasia dipindahkan secara ilegal dari Gedung Putih dan disimpan dengan tidak benar di sana.

Trump sedang diselidiki karena menyimpan catatan pemerintah, beberapa di antaranya ditandai sebagai sangat rahasia, di resor di Palm Beach, Florida, rumahnya setelah meninggalkan kantor pada Januari 2021.

100 dokumen mewakili sebagian kecil dari 11.000 lebih catatan dan foto yang disita, yang sebagian besar menurut pemerintah akan ditinjau oleh Trump karena tidak diklasifikasikan.

"Mosi ini terbatas pada catatan rahasia yang disita, karena aspek perintah itu akan menyebabkan kerugian paling cepat dan serius bagi pemerintah dan publik," kata departemen itu dalam pengajuan pengadilannya, melansir Reuters 9 September.

Jaksa juga meminta hakim untuk tidak mengizinkan arbiter independen, yang disebut "master khusus," untuk meninjau materi rahasia yang disita dari properti Trump.

Sebelumnya, Trump, dalam sebuah unggahan di platform Truth Social-nya, menggambarkan permintaan itu sebagai pemborosan uang.

Departemen Kehakiman pada Hari Kamis memperkirakan mungkin ada lebih banyak catatan rahasia yang dikeluarkan dari Gedung Putih Trump yang belum ditemukan oleh penyelidik.

Pengungkapan ini muncul sekitar seminggu setelah Departemen Kehakiman merilis daftar terperinci properti yang disita dari rumah Trump, yang menunjukkan FBI menemukan 48 folder kosong berlabel rahasia dan 42 lainnya yang mengindikasikan bahwa mereka harus dikembalikan ke staf sekretaris atau ajudan militer.

Pakar hukum bingung mengapa folder itu kosong, dan tidak jelas apakah ada catatan yang hilang.

"Tanpa penundaan, pemerintah dan masyarakat juga akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki dari penundaan penyelidikan kriminal yang tidak semestinya," tulis jaksa.

"Perintah terhadap penggunaan catatan rahasia dalam investigasi kriminal, dapat menghambat upaya untuk mengidentifikasi keberadaan catatan rahasia tambahan yang tidak disimpan dengan benar, yang dengan sendirinya menghadirkan potensi risiko berkelanjutan terhadap keamanan nasional," tambah mereka.

Jaksa meminta Cannon untuk putusan pada 15 September. Jika dia menolak permintaan mereka, mereka bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-11 yang berbasis di Atlanta, di mana enam dari 11 hakim aktif adalah orang yang ditunjuk oleh Trump.

Dalam perintah pada Kamis malam, Cannon memberi pengacara Trump hingga Senin pagi untuk menanggapi permintaan pemerintah.

Cannon, yang juga ditunjuk oleh Trump, pada Hari Senin memerintahkan jaksa untuk berhenti meninjau lebih dari 11.000 catatan yang dipulihkan, sementara seorang master khusus ditunjuk untuk meninjau materi tersebut.

Sementara itu, Departemen Kehakiman mengatakan akan memberikan pengadilan daftar calon master khusus pada Hari Jumat, yang mungkin dalam pengajuan bersama dengan pengacara Trump, seperti yang diminta Cannon.

Departemen Kehakiman juga sedang menyelidiki kemungkinan obstruksi keadilan, setelah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa catatan mungkin telah dihapus atau disembunyikan dari FBI, ketika mengirim agen ke rumah Trump pada bulan Juni untuk mencoba memulihkan semua dokumen rahasia melalui panggilan pengadilan juri.

Cannon mengabulkan permintaan Trump untuk master khusus, meskipun ada keberatan dari jaksa.

Hakim mengatakan master khusus akan meninjau dokumen tidak hanya dicakup oleh hak istimewa pengacara-klien, tetapi semua catatan yang mungkin dicakup oleh hak istimewa eksekutif juga.

Diketahui, hak istimewa eksekutif adalah doktrin hukum yang dapat melindungi beberapa catatan presiden dari pengungkapan.

Departemen Kehakiman telah menantang logika menggunakan hak istimewa eksekutif, karena Trump tidak memiliki catatan dan bukan lagi presiden. Alasan Cannon juga dikritik oleh pakar hukum Demokrat dan Republik.

"Tidak ada pernyataan potensial tentang hak istimewa eksekutif yang dapat membenarkan pembatasan tinjauan cabang eksekutif dan penggunaan catatan rahasia yang dipermasalahkan di sini," tulis Departemen Kehakiman dalam pengajuannya pada hari Kamis.

Dalam perintah Cannon pada Hari Senin, dia mengizinkan pejabat intelijen AS untuk meninjau semua materi yang disita, sebagai bagian dari penilaian kerusakan keamanan nasional yang sedang berlangsung.

Namun Departemen Kehakiman mengatakan tidak ada cara untuk menghentikan penyelidikan kriminal dan tinjauan keamanan nasional.

"Peninjauan dan penilaian klasifikasi Komunitas Intelijen yang sedang berlangsung saling berhubungan erat, dengan dan tidak dapat dengan mudah dipisahkan dari bidang penyelidikan DOJ dan penyelidikan kriminal FBI yang sedang berlangsung," terang jaksa.