JAKARTA - Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024, masih menjadi perdebatan.
Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000 dolar, atau setara Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Yang menjadi soal, anggaran tersebut harus habis dalam waktu kurang dari tiga tahun atau hingga tahun 2024.
Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan menilai, tidak masuk akal anggaran Rp1,7 kuadriliun yang terlalu besar itu harus dihabiskan dalam waktu 3 tahun.
"Memang sangat besar, dalam waktu tiga tahun itu tidak masuk akal, dalam keadaan seperti ini," ujar Syarief Hasan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 7 Juni.
BACA JUGA:
Menurut wakil ketua MPR tersebut, anggaran besar seperti itu boleh dialokasikan jika memang kondisi perekonomian masyarakat Indonesia sudah membaik dengan parameter pendapatan perkapita masyarakat setidaknya harus menyentuh angka 5.000 dolar AS.
"Kecuali kita sudah makmur ya, rakyat sudah mulai ekonominya mulai bangkit, income per kapita kita sudah naik menjadi 5.000 dolar AS misalkan, itu baru," politisi senior Partai Demokrat itu.
Dalam rapat di DPR pekan lalu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto enggan mengomentari kabar yang beredar soal anggaran Rp 1,7 kuadriliun. Dia hanya menyebut, rencana anggaran untuk pengadaan alutsista masih digodok kementeriannya.
Terkait
