Didik Rachbini Kritisi Wacana Belanja Alutsista Rp1.700 Triliun: Tidak Masuk Akal, Masih Banyak Pengangguran dan Orang Miskin

JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menanggapi rencana Kementerian Pertahanan yang berniat melakukan belanja Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) senilai 124 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.773 triliun.

Menurut dia, wacana anggaran pertahanan dan keamanan tersebut sudah di luar kepantasan.

“Momentumnya salah karena sedang krisis COVID-19, tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang yang tidak masuk di akal sehat,” ujarnya secara tertulis seperti yang dikutip VOI pada Kamis, 3 Juni.

Didik menambahkan, pandemi telah meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

“Tingkat kemiskinan naik sangat tinggi karena sistem produksi runtuh. Pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen. Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat pertumbuhan ekonomi masih negatif,” tuturnya.

Oleh karena itu, pria yang juga tercatat sebagai Rektor Universitas Paramadina tersebut menilai tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya.

“Jika anggaran ini disetujui Komisi 1, maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini,” tegas dia.

Didik mencatat, hingga 2022 DPR tidak memiliki hak budget lagi sesuai Perpu dan Undang-undang sehingga tidak bisa mengubah angka satu rupiah pun dari yang sudah diusulkan pemerintah. Ini masalah salah kaprah lain yang melanggar undang-undang dasar dimana hak budget DPR diamputasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ekonom senior Indef ini mengungkapkan jika jumlah utang APBN sudah mencapai Rp6.361 triliun rupiah.

Lalu, utang BUMN perbankan dan nonperbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai tidak kurang dari Rp2.143 triliun rupiah. Sehingga dia menaksir total utang publik saat ini mencapai Rp8.504 triliun.

“Saya memperkirakan di akhir periode pemerintahan akan mewariskan lebih dari Rp10.000 triliun kepada presiden berikutnya,” imbuh dia.

Didik mengungkapkan pula rasa keprihatinannya pada kondisi APBN yang dianggap telah ‘diobrak-abrik’.

“Ekonomi kita menanggung beban berat. Kemungkinan terjadinya krisis bisa lewat pintu APBN ini. Saya hanya mengingatkan, gabungan dari masalah APBN ditambah kepercayaan publik yang merosot berpotensi menimbulkan krisis. Karena itu, krisis harus dicegah dengan menguatkan kembali APBN agar hati-hati dalam perencanaannya dan mengembalikan lagi pertumbuhan di atas tingkat moderat,” kata Didik.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai 124 miliar dolar AS atau setara Rp1.773 triliun yang terkuak di publik. Rencana itu tertuang dalam rancangan Perpres tentang Alpalhankam Tahun 2020-2024.