JAKARTA - Draf rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai 124 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.773, triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik setelah terkuak di publik.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Rachel Maryam mengungkapkan bahwa persentase anggaran pertahanan Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,7 persen. Jumlah ini, lebih kecil jika dibandingkan negara tetangga.
"Dari data nota keuangan APBN 2010-2020 anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7 persen dari PDB," ujar Rachel Maryam, seperti diunggah dalam postingan akun resmi Instagram Partai Gerindra dikutip Jumat, 4 Juni.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dirut RS UMMI Dituntut 2 Tahun Penjara soal Hoaks Hasil Swab Rizieq Shihab
03 Juni 2021, 16:20
Padahal, lanjut Rachel, sejumlah negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara memiliki persentase anggaran pertahanan dibandingkan PDB lebih besar. Misalnya Malaysia sebesar 1 persen, Thailand 1,3 persen, Brunei Darussalam 2,4 persen, dan Singapura 3,1 persen.
"Sudah saatnya memberikan perhatian serius terhadap postur anggaran pertahanan yang saat ini masih terbilang sangat kecil dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang mencapai 3 persen sementara Indonesia yang luas wilayahnya berkali lipat hanya 0,7 persen anggaran pertahanannya," katanya.
Rachel berharap Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang sedang dibahas Kementerian Pertahanan segera diserahkan ke Presiden dan direalisasikan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).
"Tentunya saya pribadi sangat bangga karena pertama kalinya Minimum Essential Force (MEF) akan terpenuhi secara menyeluruh. Lanjutkan niat baik Bapak demi terwujudnya negara Indonesia yang berdaulat," kata Rachel Maryam.
Terkait
