Anggota DPRD DKI ‘Menggugat’ Anies Baswedan, Kenapa Pesepeda Jadi Anak Emas?

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang menganakemaskan pengguna sepeda. Kritik ini terkait penyataan Gubernur Anies Baswedan soal pesepeda yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor sehingga harus diutamakan.

"Saya tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Pak Anies, yang mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan, menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," kata Kenneth dikutip Antara, Minggu, 6 Juni. 

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Anies seharusnya juga bisa memperhatikan data, realita dan kemungkinan efek yang muncul di kemudian hari.

"Janganlah terkesan menganakemaskan pesepeda. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta, dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di DKI Jakarta, lalu, apakah sepeda seperti itu," ujar Kenneth.

Menurut Kenneth, jika hanya untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta, seharusnya bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah di pahami.

"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda, supaya mengurangi kemacetan dan polusi udara, tidak dengan cara feodal seperti ini, jangan ada diksi perbedaan 'road bike' atau non 'road bike', tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal. Dengan strategi seperti ini, terkesan Pak Anies memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," katanya.

Kent, sapaannya mengaku senang menggunakan sepeda saat waktu senggang hanya untuk berolahraga. Namun, ia tidak seperti oknum para pesepeda yang arogan di jalan dan tidak mematuhi aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

"Saya juga main sepeda, tapi enggak gitu-gitu amat. Lihat waktu dan kondisilah pada saat main sepeda, jangan seenaknya saja di jalan tanpa memperdulikan hak pengguna jalan yang lain," ujar dia.

"Saya juga sudah sering memperhatikan bahwa para pengguna sepeda 'road bike' dan non 'road bike' ini jika bersepeda di jalan sering bergerombol dengan cueknya, lalu apakah pantas dengan yang masih dalam kondisi pandemi bersepeda dengan bergerombol?," sambung Kent.

"Apakah Pemprov DKI yakin dengan perilaku seperti itu tidak akan menimbulkan penyebaran virus COVID-19? Kalau sudah ada yang tertular dan menjadi klaster baru bagaimana? Apakah Pak Anies sudah berfikir matang-matang mengenai hal ini?," papar Kent.

Dalam kondisi pandemi seperti ini semua serba sangat sensitif. Jadi harus sangat berhati hati dalam membuat sebuah kebijakan, harus bisa berfikir secara komprehensif dan bisa mengakomodir kepentingan semua warga DKI Jakarta, jangan sampai terkesan kebijakan yang dibuat serasa berat sebelah.

"Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak adil, harus memikirkan kepentingan seluruh masyarakat DKI Jakarta. Sebelum kebijakan itu dieksekusi, seharusnya tanyakan dulu ke masyarakat DKI, apakah setuju atau tidak," katanya.

"Apakah lebih banyak manfaat daripada mudaratnya? Tidak bisa membuat kebijakan secara sepihak seperti ini yang pada akhirnya akan menjadi polemik negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," kata Kent.

"Karena Gubernur DKI Jakarta itu ibarat Bapak bagi masyarakat DKI Jakarta, masyarakat DKI Jakarta adalah anak-anaknya. Jadi harus bisa membuat aturan yang bijaksana, kedepankan asas keadilan sosial, supaya seluruh masyarakat DKI Jakarta bisa merasakan manfaatnya," kata Kent.

Karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar mengevaluasi terkait kebijakan jalur yang diperuntukan bagi pesepeda yang menggunakan anggaran sebesar Rp73 miliar.

Terlebih, dia menyebutkan bahwa Anies berniat menambah jalur hingga 500 kilometer (km).

"Namun, jalan sepeda yang sudah jadi saja tidak digunakan secara maksimal, tempat parkir sepeda saja tidak ada, ini masih mau dibuat jalur sepeda yang baru lagi," katanya.

Realitanya para pesepeda jarang menggunakan jalan sepeda yang sudah di buat ini. Malah lebih sering menggunakan badan jalan sampai mengganggu hak pengguna jalan yang lain, jadi apa gunanya masih mau menambah jalur sepeda lagi?," katanya.

Kent pun menyarankan jika ada anggaran lebih dalam hal pembuatan jalur sepeda lebih baik difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan penanggulangan banjir. Pasalnya masalah dua tersebut sangat penting (urgent).

"Pak Anies pernah memikirkan perasaan masyarakat DKI gak, bagaimana perasaannya jika uang dipakai untuk proyek yang mubazir dan sia-sia? Kalau ada anggaran lebih, saran saya di fokuskan dululah untuk penanganan COVID-19 dan penanggulangan banjir. Dua hal ini yang lebih mendesak saat sekarang ini menurut saya, ekonomi juga masih sulit," ujarnya.

Saat ini, seluruh lapisan warga Jakarta merasakan dampak akibat pandemi COVID-19, hingga untuk kebutuhan sehari-hari saja cukup sulit, para warga harus memutar otak agar bisa menghidupi keluarganya.

"Jika masyarakat menengah ke bawah disuruh untuk membeli sepeda saat sekarang ini dengan tujuan mengikuti kebijakan Pak Anies dalam menanggulangi kemacetan dan polusi udara, mereka juga pasti tidak akan mampu, nanti sajalah kalau pandemi ini sudah selesai, baru berfokus kepada hal yang lain. Pada intinya jalan sepeda ini tidak urgent, sebaiknya tidak perlu ada penambahan jalur sepeda baru lagi, membuat sebuah kebijakan juga harus lebih realistis dan dengan pemikiran yang waras," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pengguna jalan yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor adalah pesepeda. Karena itu, Anies meminta pemotor dan kendaraan yang lebih besar lainnya agar menghormati para penggowes.

"Saya berharap kepada semua ikuti, bila anda bersepeda, di situ ada jalur sepeda gunakan jalur itu. Bila anda bermotor lihat yang naik sepeda, pahami bahwa ini lebih berisiko loh baik sepeda dibanding naik motor, hormati dia. Begitu juga kendaraan besar lainnya," kata Anies Baswedan di acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2021 di Kementerian Perhubungan.