Polemik Jalur Sepeda di Jakarta, Heru Budi Bakal Digugat ke Pengadilan

JAKARTA - Komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia berencana untuk menggugat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rencana pelayangan gugatan ini diambil B2W buntut polemik jalur sepeda di Jakarta. Pemprov DKI, di kepemimpinan Heru, dianggap tak memberikan jaminan bagi keamanan pengguna sepeda.

"Yang akan kami gugat Dinas Perhubungan dan Pj Gubernur DKI Jakarta. Gugatan kali ini tentang malpraktir tata kelola Kota Jakarta dalam usaha menjamin keamanan pesepeda," kata Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima kepada wartawan, Jumat, 10 November.

Fahmi menyebut, rencananya gugatan akan dilayangkan B2W ke pengadilan pada tanggal 22 November 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Angkutan Darat Nasional.

"Kami dalam tahapan upaya administratif karena gugatannya nanti legal standing di PTUN," ungkap Fahmi.

Rencana menggugat Heru Budi ini menyusul keputusan Bike to Work (B2W) Indonesia yang mencabut penghargaan Jakarta sebagai kota ramah sepeda tingkat provinsi se-Indonesia.

Sebagai informasi, penghargaan Jakarta kota ramah sepeda diberikan B2W kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2021 lalu. Pencabutan penghargaan ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan kepada Heru Budi.

B2W memberikan penghargaan Jakarta kota ramah sepeda yang didapat di era Anies karena B2W menilai saat itu Jakarta merupakan kota yang paling masif membangun jalur sepeda.

Namun, selama satu tahun Heru Budi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, B2W menilai Pemprov DKI memperlihatkan langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan upaya yang dilakukan di masa kepemimpinan Anies.

Hal ini, menurut B2W, tercermin dari penghapusan anggaran penambahan jalur sepeda dalam perubahan APBD 2023, lalu pembongkaran jalur sepeda di lampu merah Santa, Jakarta Selatan.

Kemudian, didasarkan juga pada pembongkaran stick cone atau pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalan, serta anggaran penambahan jalur sepeda yang kembali tak dianggarkan dalam rancangan APBD tahun 2024.

"Kami berpandangan tidaklah baik--hanya akan jadi lelucon yang tidak lucu--mempertahankan penghargaan itu, sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," tulis akun Instagram B2W_Indonesia, Selasa, 7 November.