Wagub DKI: Kami Tidak Ada Maksud Anak Emaskan Road Bike

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah Pemprov DKI menganakemaskan pesepeda balap (road bike) karena membuat jalur khusus di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin dan Jalan Layang Nontol Kampung Melayu-Tanah Abang.

"Tidak ada maksud dari kami, Pemprov DKI untuk menganakemaskan road bike. Semua tugas kami, Pemprov, memberikan pelayanan terbaik bagi semua warga semua komunitas semua cabang olahraga," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 7 Juni.

Riza menuturkan, ada peningkatan pengguna sepeda selama masa pandemi COVID-19. Saat uji coba JLNT Kampung Melayu, ada peningkatan volume road bike sebanyak 1.666 pada pekan pertama menjadi 4.005 pada pekan ketiga.

"Untuk itu, kita mencarikan solusi terbaik. Belakangan ada keinginan dari teman-teman pesepeda diberikan kesempatan. Silakan semua masyarakat, komunitas, pro dan kontra kita bisa duduk berdiskusi," ujarnya.

Lagipula, Riza menganggap kritikan yang datang adalah hal wajar. "Nanti, Pak Gubernur setelah mendengar smeua akan uji coba bersama Polda Metro bersama semua dinas terkait akan memutusakan yang terbaik," lanjut dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang menganakemaskan pengguna sepeda. Kritik ini terkait penyataan Gubernur Anies Baswedan soal pesepeda yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor sehingga harus diutamakan.

"Saya tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Pak Anies, yang mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan, menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," kata Kenneth.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Anies seharusnya juga bisa memperhatikan data, realita dan kemungkinan efek yang muncul di kemudian hari.

"Janganlah terkesan menganakemaskan pesepeda. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta, dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di DKI Jakarta, lalu, apakah sepeda seperti itu," ujar Kenneth.

Menurut Kenneth, jika hanya untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta, seharusnya bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah di pahami.

"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda, supaya mengurangi kemacetan dan polusi udara, tidak dengan cara feodal seperti ini, jangan ada diksi perbedaan 'road bike' atau non 'road bike', tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal. Dengan strategi seperti ini, terkesan Pak Anies memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," katanya.