Rapat dengan DPR, Mendagri Bakal Ditanya soal Etika Bupati Alor yang Marahi Pegawai Kemensos

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal ditanya Komisi II DPR menyoal etika Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, yang memarahi 2 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos). 

Bupati Amon juga disebut menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Tanggal 9 Juni kita raker bersama Mendagri. Kami akan tanyakan bagaimana sikap menteri sebagai kementerian yang mengawasi kepala daerah. Kita tunggu tanggal 9," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang ditemui VOI, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni.

 Junimart mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan kepala daerah terpilih di seluruh Indonesia untuk selalu mengedepankan etika dan perilaku yang baik sebagai tauladan masyarakat.

"Kalau dari Komisi II DPR itu sesungguhnya kita selalu bicara bahwa setiap pejabat itu mulai presiden sampai camat harus mengerti perilaku yang baik. Maka disebut harus memahami asas-asas pemerintahan yang baik salah satunya itu (etika, red)," jelasnya.

Menurut politikus senior PDIP itu, semestinya Mendagri Tito yang menaungi kepala daerah menegur Bupati Amon agar berperilaku tegas namun tetap santun. Sebab perilaku terkesan kasar bagi pimpinan daerah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran.

"Saya kira harus ada peneguran supaya tidak terulang kepada para pejabat lain. Karena di UU Pemda itu diatur mana sanksi juga," ungkap Junimart.

"Contoh kecil, misalnya para pejabat kepala daerah itu berangkat keluar kota tanpa izin. Misalnya dari Palembang ke Jakarta tanpa ijin dari kementerian, maka itu sudah merupakan penyimpangan dan pelanggaran," sambungnya.

Diketahui, Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo menjadi viral di media sosial usai memarahi 2 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik yang viral di media sosial, Amon tampak duduk bersama 2 pegawai Kemensos. Dia mempermasalahkan bantuan PKH Kemensos yang disalurkan ke wilayahnya melalui DPRD, bukan melalui dinas terkait di Pemkab Alor.

Masih dalam video viral, Amon menuding ada unsur politik dalam pembagian bantuan PKH melalui DPRD. Dia menyebut Risma tidak mengetahui teknis penanganan bantuan sampai ke masyarakat bawah.

"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," ujar Amon yang menyindir Risma dalam video viral tersebut dikutip Rabu, 2 Juni.

Amon terus mencecar 2 pegawai Kemensos terkait bantuan PKH. Bahkan dia meminta 2 pegawai itu untuk segera angkat kaki dari Alor.

"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," katanya dengan nada yang tinggi.

Di tengah kemarahannya dalam video itu, Amon mengaku tak masalah jika nantinya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).