Dukungan Dicabut Akibat Marahi Anak Buah Risma, Bupati Alor: Saya Tak Menyebut PDIP

JAKARTA - Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo mengatakan, video viral dirinya memarahi staf Kemensos sama sekali tidak menyebut PDIPerjuangan. 

Sehingga, dia pun heran PDIP mencabut dukungan. Amon menyesalkan bahwa kebersamaan antara dirinya dengan PDIP yang sudah lama terjalin dengan baik terpaksa harus terhenti

"Jadi kemarahan saya itu karena adanya tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana Seroja yang dilakukan Kemensos," kata Amon dilansir Antara, Kamis, 3 Juni.

Kendati demikian, kata dia, pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadap dirinya merupakan hak dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Itu sah-sah saja, itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," katanya.

Dia mengaku bahwa sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu sudah terjadi sejak April lalu, bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.

Terkait surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDIP tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan mereka terhadap bupati dua periode itu.

Meskipun dukungan dicabut, katanya, saat ini masih ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah. Sementara PDIP Alor hanya memiliki empat kursi di DPRD Alor.

Sebelumnya anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera menyatakan bahwa DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, setelah video viral yang bersangkutan memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDIP pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya.

Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP menginstruksikan DPC PDIP Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDIP di DPRD setempat untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.