Bagikan:

JAKARTA - Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk melakukan uji sampel dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) belum bisa dicapai. Target yang diberikan Jokowi satu hari sebanyak 10 orang.

Setiap hari pihaknya baru bisa melakukan tes terhadap 6 ribu sampai 7 ribu orang. Belum tercapainya perintah Presiden Jokowi karena masih kekurangan sumber daya manusia,

"Sejauh ini kendalanya adalah SDM di tiap laboratorium belum optimal dan masih terbatasnya tenaga personel," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers usai rapat terbatas yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin, 4 Mei.

Sementara terkait ketersediaan reagen, Doni mengatakan tak ada masalah mengingat pemerintah baru mendatangkan 420 reagen untuk uji PCR dan 500 ribu ribu ekstrak RNA.

Atas kendala tersebut, pihaknya meminta bantuan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan IDI di berbagai wilayah. Sehingga, uji masif untuk melacak penyebaran COVID-19 bisa terus dilaksanakan.

"Gugus Tugas telah meminta bantuan PB IDI dan seluruh IDI wilayah untuk ikut membantu memberikan dukungan sehingga upaya testing masif bisa dilakukan lebih optimal," ujarnya.

Doni juga menyampaikan, terkait keterbukaan data hingga saat ini, sudah 90 persen data yang diterima oleh gugus tugas dari daerah. Hanya saja, hingga saat ini belum ada data resmi mengenai orang dalam pengawasan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia.

"ODP dan PDP memang belum secara resmi dilaporkan. Mungkin saja akan ada evaluasi dari Kemenkes dan Gugus Tugas," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar uji Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa dilakukan lebih banyak dari sebelumnya. Apalagi, saat itu sudah ada alat uji yang baru didatangkan oleh Kementerian BUMN.

Jika sepanjang penyebaran COVID-19 baru ada 26.500 sampel yang dilakukan dengan metode tersebut, kini, dengan adanya alat baru tersebut dia meminta makin banyak sampel yang dites.

"Saya ingin agar setiap hari, paling tidak kita bs mengetes paling tidak 10 ribu sampel. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang kemudian alat itu sudah bisa diinstal," tegas Jokowi beberapa waktu lalu.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta data mengenai kasus COVID-19 di Indonesia terus diperbarui secara realtime dan informasinya lebih terpadu daripada sebelumnya.

"Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, yang positif kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah untuk yang sudah di(-tes-) PCR berapa ada semuanya dan terbuka. Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," kata dia.