JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai masalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu lagi dijadikan polemik. Terlebih memperpanjang masalah dengan mengaitkan 51 pegawai yang diberhentikan.
Pasalnya, kata dia, tes semacam TWK yang sebagai bentuk penguatan kebangsaan bagi pegawai pemerintah sudah berjalan di beberapa instansi. Bukan hanya di lembaga antirasuah.
"Tidak hanya ranah KPK saja tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga. Sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Rabu, 26 Mei.
Menurut Moeldoko, TWK ini tidak perlu lagi diributkan. Sebab, instansi lain juga memberlakukan ketidaklulusan bagi pegawai yang tidak lolos TWK.
"Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada ya. Begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan gitu?” katanya.
BACA JUGA:
Meski begitu, mantan Panglima TNI itu menilai, perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap yang wawasan kebangsaannya masih kurang.
"Yaitu melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan Bapak Presiden karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu," kata Moeldoko.
Dia pun menyarankan agar ke depan mekanisme tes harus disusun dengan lebih baik. Serta mengusulkan, agar melibatkan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah.
"KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," tandas Moeldoko.
