JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, mendengarkan saran serta masukan dari masing-masing fraksi atas rencana belanja negara pada tahun depan tersebut.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya rapat menyampaikan, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya untuk membahas KEM PPKF RAPBN 2022 lebih lanjut.
Rapat Paripurna DPR RI sendiri diikuti oleh 121 anggota yang hadir secara fisik dan 220 anggota secara virtual dari total 575 anggota wakil rakyat.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Mei.
BACA JUGA:
Sebagai informasi pada Kamis, 20 Mei, Menkeu telah menyampaikan KEM PPKF di Rapat Paripurna sebelumnya dengan kisaran indikator ekonomi makro RAPBN 2022.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara adalah pertumbuhan ekonomi pada 5,2-5,8 persen, inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat suku Bunga SUN 10 Tahun 6,32-7,27 persen.
Lalu, nilai tukar rupiah dipatok pada level Rp13.900-15.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 55-65 dolar AS perbarel, lifting minyak bumi 686.000-726.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak perhari.
Sedangkan untuk pendapatan negara pada kisaran 10,18-10,44 persen produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,69-15,30 persen PDB, keseimbangan primer diturunkan ke 2,3-2,65 persen PDB, defisit APBN 4,51-4,85 persen PDB.
Kemudian, rasio utang dikendalikan pada 43,76-44,28 persen PDB, tingkat pengangguran turun menjadi 5,5-6,2 persen, angka kemiskinan 8,5-9 persen, rasio gini 0,376-0,378, IPM 73,44-73,48, serta nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan di kisaran 102-104 dan 102-105.
Catatan VOI, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA pada penghujung bulan lalu sempat memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk periode 2022.
Dalam penjelasannya, Menkeu menyebut bahwa pemerintah membidik target pendapatan tahun depan sebesar Rp1.823 triliun. Sementara untuk sektor belanja disebutkan sebesar Rp2.631 triliun.
Dari estimasi tersebut dapati bahwa defisit anggaran akan berada pada kisaran 800 triliun atau setara 4,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).