Bansos Presiden untuk Masyarakat yang Belum Terdaftar DTKS
(lustrasi pengemis di Jakarta (Irfan Meidianto/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah pusat sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Presiden bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos ini sudah menyasar penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengatakan, bansos senilai 300 ribu ini diutamakan bagi warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesehatan Sosial (DTKS).

Hal itu dilakukan, karena pemerintah menilai masyarakat ini rentan jatuh miskin. Sehingga harus mendapatkan perhatian lewat bantuan sosial ini. Dengan bantuan ini, diharapkan bisa menopang kehidupan mereka.

"Yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," kata Muhadjir seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Sabtu, 2 Mei.

Adapun data para penerima ini, kata dia, dikumpulkan oleh pihak RT dan RW. Sehingga, bisa dipastikan mereka belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi. 

"(Kalau masyarakat yang terdata di, red) DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah," ungkap dia.

Adapun dalam masa wabah COVID-19 masyarakatJakarta dan sekitarnya bukan hanya menerima bantuan dari pemerintah provinsi. Sebab, untuk membantu masyarakat terdampak, Presiden juga memberikan bantuan berupa sembako yang disalurkan setiap dua minggu sekali dengan nilai Rp300 ribu per paket sembako.

Per 30 April lalu, data Kementerian Sosial mencatat sudah ada 374.736 keluarga yang menerima bantuan sosial dari Presiden tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan bantuan sosial dari pemerintah provinsi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pemberian bantuan tahap pertama untuk masyarakat terdampak COVID-19 sudah selesai dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, Anies mengatakan, ada 1,6 persen bantuan sosial yang salah sasaran dari total 1,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Ada kekurangan sana sini yang kemudian menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki, kemarin ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak," kata Anies dalam konferensi persnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 1 Mei.

Menurutnya, kesalahan pendistribusian terjadi karena adanya kesalahan pencatatan alamat sehingga bansos justru diterima oleh mereka yang mampu dan bahkan sudah meninggal dunia.

"Distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak lalu dikembalikan. Ada yang salah alamat, ada yang orangnya mampu, ada yang orangnya sudah meninggal dunia," jelasnya.

Namun, dia menyebut, angka 1,6 persen bantuan yang salah sasaran itu harusnya tak menjadi masalah. Sebab, Anies mengklaim pihaknya berhasil mendistribusikan 98,4 persen bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

"98,4 persen terdistribusi dengan baik dalam waktu yang cukup singkat, kepada keluarga yang tepat," tutupnya.