Buntut Demo Rusuh di Jakarta, Mahasiswa dan Pelajar Desak Presiden Atasi Masalah

JAKARTA - Aksi demonstrasi berujung pada kerusuhan yang terjadi beberapa pekan lalu mulai dikritisi oleh sejumlah mahasiswa, pelajar dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI).

Koordinator ASRI dan KNPRI, Fikri mengatakan, aksi penyampaian pendapat di muka umum atau unjukrasa adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Namun, hak tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, tertib, dan bermartabat.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan itu akan merugikan masyarakat dan merusak citra perjuangan.

"Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan dan mengadu domba rakyat dengan aparat kepolisian dan TNI hanya akan merugikan rakyat, merusak citra perjuangan, dan mencederai semangat demokrasi. Itu tindakan tercela dan biadab," kata Fikri di Jakarta Pusat, Sabtu 13 September 2025.

Menurut Fikri, langkah kongkret juga harus diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang telah mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat. Sehingga, sambungnya, Presiden dapat menyelesaikan segala permasalahan agar situasi kembali normal.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden mampu menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara dalam mewujudkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Aliansi ASRI dan KNPRI, lanjut Fikri merupakan kumpulan para pelajar, mahasiswa dan pemuda Indonesia. Melalui penyampaian pendapat ini, pihaknya mengedepankan aksi damai, tertib, tanpa anarkis agar proses demokrasi berjalan.

"Terkait situasi terkini, kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, namun harus disalurkan secara damai, tertib, dan tanpa anarkisme," ucapnya.

Fikri menyebutkan, pihaknya menuntut pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat secara cepat, tepat, dan nyata, bukan hanya sebatas wacana tanpa penyelesaian konkret.

"Kami meminta kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, tanpa adanya tekanan, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara rakyat yang kritis," katanya.

Pihaknya juga menuntut agar ada penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih, termasuk mengusut tuntas aktor intelektual dalang kerusuhan yang merugikan rakyat Indonesia.

"Pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik seluas luasnya dalam pengambilan kebijakan, terutama yang menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Selain itu, pejabat negara dituntut untuk bertanggungjawab atas amanah yang diberikan rakyat dengan transparansi dan akuntabilitas penuh.

Fikri menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah bangsa.

"Utamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan kelompok atau segelintir orang yang memiliki hasrat politik. Kami percaya bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Mari jaga persatuan, kedamaian, dan demokrasi dengan cara yang bermartabat," katanya.