JAKARTA - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo angkat bicara soal kejanggalan pertanyaan saat wawancara Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Yudi mengaku mendapat pertanyaan apakah dirinya sebagai seorang muslim mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain.
Hal ini kemudian membuatnya heran. Sebab, memberi selamat hari raya ke umat beragama lain kerap dilakukannya dan menjadi hal yang biasa.
"Saya heran ketika ada pertanyaan ke saya tentang apakah saya mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain," kata Yudi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 7 Mei.
Sebagai seorang muslim, sambungnya, dia bukan hanya sekadar memberikan ucapan. Yudi yang merupakan Ketua WP KPK kerap hadir dalam acara natal bersama pegawai di kantornya bahkan memberikan sambutan.
"Bahkan, istri saya yang berjilbab pun pernah saya ajak dan kami disambut dengan hangat oleh kawan-kawan yang merayakan," ungkapnya.
Tak hanya itu, saat pandemi COVID-19 terjadi, perayaan natal tetap dilakukan dengan cara daring. "Dan saya pun juga memberikan sambutan," tegasnya.
Dia menilai, pewawancara harusnya telah mendapatkan informasi bahwa kebiasaan mengucapkan selamat hari raya pada pegawai yang beragama lain adalah hal yang biasa dilakukan baik melalui pesan singkat maupun secara langsung.
Meski begitu, saat dirinya diwawancara dalam tes tersebut, dia menegaskan bahwa perbedaan agama di KPK adalah hal yang biasa. Sebab, yang terpenting adalah kerja sama dalam memberantas korupsi.
"Saya pun menunjukkan bukti print foto kegiatan natal kepada dua orang yang mewawancarai saya sebagai bukti," ungkapnya.
"Jadi isu-isu radikal dan Taliban di luar hanya isapan jempol belaka," imbuh penyidik KPK ini.
Selain Yudi, eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga bicara perihal pertanyaan wawancara dalam tes yang jadi salah satu syarat untuk alih status pegawai KPK. Ada empat pertanyaan dan salah satunya adalah apakah pegawai KPK bersedia menjadi istri kedua.
"Apakah pertanyaan ini pantas & tepat diajukan pd Pegawai KPK untuk mengukur wawasan kebangsaan," katanya seperti dikutip dari Twitternya @febridiansyah.
Selain ditanya bersedia jadi istri kedua, ada pertanyaan lain seperti kenapa belum menikah, apakah masih punya hasrat, dan jika berpacaran apa saja yang dilakukan.
"Kalaulah benar pertanyaan itu diajukan pewawancara pd Pegawai KPK saat tes wawasan kebangsaan, sungguh saya kehabisan kata2 & bingung apa sebenarnya yg dituju dan apa makna wawasan kebangsaan," ungkapnya.
Febri mendesak agar soal dan kertas kerja Tes Wawasan Kebangsaan yang diikuti para ribuan pegawai KPK dibuka. Hal ini sebagai bentuk transparansi.
"Semoga ada penjelasan yg lengkap dari KPK, BKN atau Kemenpan ttg hal ini," tegasnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan ada 75 pegawainya yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Asesmen ini merupakan syarat bagi pegawai komisi antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN) seperti amanat UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
Soal dalam asesmen ini dibuat oleh lima instansi yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan pelaksanaan tes indeks moderenisasi bernegara dan integritas.
Sementara, BIN dan BNTP berperan dalam pelaksanaan profiling para pegawai KPK. Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.
Selanjutnya, BKN bersama BIN, BNPT, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen tes tersebut.
Terkait
