Pelaksanaan Haji 2021 Belum Pasti, DPR: Diplomasi Pemerintah Lemah ke Arab Saudi
Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi VIII DPR menyoroti Kementerian Agama yang hingga kini belum menerima kepastian penyelenggaraan ibadah haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi. 

Belakangan, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menepis sejumlah isu liar yang mengaitkan keberangkatan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Salah satunya, terkendala vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi oleh WHO. 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai, belum adanya kepastian tersebut lebih dikarenakan lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah perlu melihat spekulasi seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. 

"Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan HAM hingga demokrasi dimana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional. Sehingga, sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung,” ujar Bukhori, Selasa, 4 Mei.

Bukhori mengakui, kesulitan tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah haji, namun juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang hingga hari ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di Tanah Suci. Padahal, persiapan itu perlu untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa Pandemi COVID-19 apabila sudah memperoleh kepastian.

"Karenanya kami kembali mendesak pemerintah untuk lebih progresif dalam memainkan peran diplomasinya," tegas politikus PKS itu.

 

Menurut anggota Panja Haji DPR ini, pemerintah harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke mayoritas calon jamaah haji Indonesia aman dan akan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021. 

Sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 pada 14 April lalu. Bahwa hingga saat ini calon jamaah haji yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali jumlahnya lebih dari 50% dari total calon jamaah haji untuk keberangkatan 2021. 

"Sehingga, tidak mungkin calon jamaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka,” ungkap legislator Jawa Tengah itu.

Bukhori pun mengingatkan pemerintah Indonesia agar lebih piawai dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat. 

"Sehingga seminimal mungkin, kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini," pungkasnya.