TPNB-OPM Ancam Ras Tertentu dan Instansi di Papua, Polri Tegaskan Bakal Tindak Tegas
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono (Divisi Humas Polri)

Bagikan:

JAKARTA - Polri menegaskan bakal mengantisipasi semua isu yang berkembang soal Papua. Penindakan dilakukan termasuk soal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang bakal membasmi ras tertentu serta TNI-Polri yang berada di Papua.

"Saat ini masih berjalan upaya-upaya yang dilakukan TNI dan Polri. Kalau ada upaya-upaya (dari TPNPB-OPM) tersebut, tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras, sekali lagi bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Senin, 3 Mei.

Polri tak membeberkan langkah konkret penumpasan teroris KKB. Polri hanya menegaskan semua hal yang membahayakan bakal diantisipasi dengan cara-cara tertentu.

"Baru isu-isu saja kan, yang penting sudah kita antisipasi semua. TNI- Polri dan juga dibantu dengan instansi yag lainnya. Masyarakat juga di sana berupaya menciptakan, berupaya meniptakan Papua yang damai, Papua yang aman," kata dia.

Ada pun TPNPB-OPM mengancam bakal berkampanye memusnahkan anggota TNI-Polri hingga ras tertentu. Ancaman baru akan dilakukan jika komunitas internasional dan anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tidak turun tangan membantu bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ancaman yang disampaikan oleh Dewan Diplomatik TPNPB-OPM Amatus Akouboo Douw itu merupakan respons atas keputusan pemerintah Indonesia yang melabeli TPNPB-OPM dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut dicap Teroris, TPNPB-OPM Ancam Kampanye Musnahkan TNI-Polri hingga Orang Jawacampur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," kata Amatus dalam keterangannya.