JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai Menteri Agama Yaqut Cholil Coumas terlalu terburu-buru memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan haji 1442 H/2021 M.
“Keputusan pemerintah yang tergesa-gesa membatalkan haji patut disayangkan. Sebenarnya tidak masalah jika yang terpaksa harus diberangkatkan hanya sepersekian persen dari total calon jemaah haji kita,” ujar Bukhori, Jumat, 4 Juni.
Politikus PKS itu mengaku, sejak awal telah konsisten mendorong pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi yang produktif ke Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, dirinya telah lama mendesak Presiden Jokowi melakukan lawatan khusus menemui Raja Salman demi memperoleh kepastian haji bagi calon jemaah Indonesia.
Menurutnya, keseriusan Presiden untuk turun langsung dalam melobi harus dilakukan sejak lama sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam memenuhi hak rakyat Indonesia, khususnya umat Islam untuk menunaikan salah satu rukun Islam.
“Dengan menyesal harus kami katakan, sejauh ini kami belum melihat adanya usaha serius dari pemerintah dalam rangka penuhi hak umat Islam untuk berhaji," kata Bukhori.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dirut RS UMMI Dituntut 2 Tahun Penjara soal Hoaks Hasil Swab Rizieq Shihab
03 Juni 2021, 16:20
"Padahal bisa saja Presiden menelepon langsung, bahkan menghadap langsung ke Raja Salman. Lantas sejauh ini apa saja yang sudah ia lakukan, dimana keberpihakan pemerintah bagi umat Islam?” sambungnya.
Terlebih, vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia telah mendapat lisensi dari WHO. Sebab, semula persoalan haji terganjal daftar vaksin di Arab Saudi.
“Dengan masalah yang telah terpecahkan ini, sedianya pemerintah Indonesia bisa sedikit lebih menahan diri untuk tidak mengumumkan pembatalan haji secara prematur sebelum batas waktu terakhir. Sampai pengumuman ini disampaikan, sejujurnya kami masih belum puas atas sejumlah upaya pemerintah dalam melobi Arab Saudi,” kata legislator Jawa Tengah itu
Anggota Badan Legislasi DPR ini pun meyakini bahwa peluang untuk tetap memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia secara terbatas sebenarnya masih terbuka meski ditengah pandemi.
