JAKARTA - Budayawan Tisna Sanjaya menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membagi jadwal penutupan pasar Tanah Abang masih kurang efektif. Meskipun Pemprov DKI juga sudah mengubah jadwal KRL commuter line agar tidak berhenti di stasiun Tanah Abang.
"Ya itu masih sangat kurang, harusnya tegas saja bahwa ini masih darurat," ujar Tisna kepada VOI, Senin, 3 Mei, saat menanggapi peristiwa kerumunan pengunjung di pusat grosir Tanah Abang.
Menurut Tisna, Jakarta sebagai ibu kota menjadi role model bagi daerah lain dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Jika di Jakarta saja sudah dibebaskan, maka daerah lain pun juga Kana mengikuti membuka tempat-tempat keramaian.
"Kalau di Jakarta diperbolehkan, ini bisa jadi diikuti kota lainnya. Kan Jakarta jadi role model bagi peradaban Indonesia. Maka harus ekstra hati-hati, apalagi ini momentum bulan puasa harus kontemplasi, merenungkan bahwa ini (pandemi, red) memang terjadi," jelas Tisna.
Tisna memahami, masyarakat sudah mulai bosan dengan rutinitas terbatas yang telah berjalan lebih satu tahun ini. Apalagi, harus melewati dua kali Lebaran. Ditambah lagi, masalah ekonomi yang semakin mengkhawatirkan.
"Warga juga memerlukan untuk jualan di kaki lima karena masalah ekonomi. Tapi memang ini tanggung jawab pemerintah, disatu sisi memberikan aturan tapi harus juga memberikan dana bagaimana caranya supaya rakyat kecil tertolong ekonominya," papar Tisna.
"Ini memang rumit tapi kita harus bersabar menghadapi hal ini, juga harus kreatif apa yang bisa kita lakukan dengan situasi yang serba susah ini," imbuhnya.
Berkaca pada negara-negara yang kurang peduli terhadap pandemi, menurut Tisna, masing-masing individu masyarakat harus saling mengingatkan akan bahaya COVID-19.
"Terutama pemerintah jangan sembarangan mengeluarkan statement," katanya.
Di antaranya, sambung dia, terkait larangan mudik tetapi membuka tempat wisata, yang justru menimbulkan persepsi lain oleh masyarakat. Menurut Tisna aturan tersebut selain konsistensi pernyataan pemerintah juga harus disertai dengan solusi yang tak merugikan masyarakat.
"Tapi pasti dipikirkan dulu oleh pemerintah untuk membuat regulasi dsb. Nah itu harus dipersiapkan juga kalau masyarakat kekurangan uang, dana kehidupan ambruk. Ketika aturan itu ditegakkan maka harus disupport terutama masyarakat kecil di desa-desa di kampung, di kota itu terdesak banget kehidupannya sudah ambruk," jelasnya.
"Sekarang kalau mau bikin aturan harus disiapkan dana bansosnya, vaksin kan sudah bagus meski belum semua. Tapi sekarang masalah ekonomi, itu tidak mudah tapi harus memulai harus kerja keras. Ada aturan ada solusi," ujar Tisna.
BACA JUGA:
Sebelumnya Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil langkah pembatasan kegiatan masyarakat di Pasar Tanah Abang setelah ada kejadian kerumunan.
"Kita patut menghargai setiap usaha pengendalian COVID-19 yang dilakukan khususnya oleh pemerintah setempat sebagai bagian dari otoritasnya," kata Wiku kepada VOI, Senin, 3 Mei.
Wiku belum dapat melihat apakah sejumlah kebijakan Anies untuk mengurai kerumunan di Pasar Tanah Abang akan berjalan efektif atau tidak. Kata dia, efektif atau tidaknya sebuah kebijakan tidak bisa dinilai jika belum dijalankan.
"Maka setelah diterapkan, kebijakan ini diharapkan akan ada followup berupa monitoring dan evaluasi dari implementasi di lapangan," ungkap Wiku.
Seperti diketahui, selama beberapa hari terakhir, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dipadati pengunjung yang ingin membeli pakaian baru jelang Hari Raya Idulfitri. Kerumunan tak bisa dihindarkan, bahkan sampai ke luar gedung pasar.
