Hidayat Nur Wahid Minta Mensos Risma Blusukan ke Kemenkeu dan Jokowi, BST Jangan Sampai Putus

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajukan perpanjangan program bantuan sosial tunai (BST) yang akan berakhir pada April 2021.

Terlebih, Risma sudah mendapat sinyal positif dari Kemenko PMK dan Kemenkeu, serta mendapatkan dukungan DPR RI dan rakyat untuk mengajukan proposal perpanjangan program BST.

“Seharusnya tidak relevan lagi alasan tidak ada anggaran untuk tidak mengajukan perpanjangan bantuan sosial tunai tahun 2021 ini," ujar Hidayat di Jakarta, Senin, 26 April.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan BST 2021 masih bisa diperpanjang. Hal ini melengkapi pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya juga telah mengisyaratkan hal serupa.

Dengan sinyal positif dari menko PMK dan Kemenkeu serta fakta adanya anggaran ditambah realita kebutuhan rakyat di lapangan serta sesuai dengan sumpah jabatannya, kata Hidayat, maka Risma harusnya bertindak memperjuangkan BST. 

“Mensos Risma seharusnya tergerak hati nuraninya untuk tak menghentikan program bantuan sosial tunai dan segera memperjuangkan keberlanjutan program ini dengan mengajukan proposal dan blusukan kepada Kementerian Keuangan, Kemenko PMK atau bahkan ke Presiden (Jokowi),” ungkap Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat memaparkan dampak negatif bila BST dan sejenisnya tidak dilanjutkan. Dari laporan Unicef dan Badan Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan Maret 2021 memperlihatkan lebih dari 70 persen rumah tangga nasional akan bertambah miskin apabila paket bantuan darurat termasuk BST tidak dilanjutkan selama 2021.

"Sebagian besar masyarakat akan mengalami kehilangan kesejahteraan bersih apabila bantuan dicabut, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan berada di wilayah perdesaan," papar anggota Komisi VIII DPR itu.

Pencabutan bantuan sosial, sambung Hidayat, juga akan meningkatkan kesenjangan lantaran pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan lebih banyak menguntungkan kalangan berpenghasilan tinggi melalui berbagai stimulus pemulihan sektor jasa dan manufaktur.

"Apalagi, berdasar data Badan Pusat Statitisk (BPS) pada Februari 2021, jumlah warga miskin di Indonesia sudah bertambah 2,6 juta jiwa," tambah anggota DPR bidang sosial ini.

Disamping itu, Wakil ketua Majelis Syura PKS ini mengingatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kuartal 1-2021 berdasarkan keterangan Kemenko Perekonomian masih di kisaran minus 0,3 persen-0,5 persen. Padahal, dalam periode tersebut program BST masih dijalankan. 

"Artinya, jika program tersebut dihentikan, maka sektor konsumsi yang menyumbang 57 persen product domestic bruto (PDB) akan makin sulit bangkit, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya," jelas Hidayat.

Jumlah ini, menurutnya, relatif kecil dibandingkan total anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang hampir Rp700 triliun.

Karena itu, legislator DKI Jakarta itu menilai program BST bisa dilanjutkan dengan skema bagian dari program PEN. Sebab kata dia, manfaat program BST terbukti efektif menggerakkan ekonomi rakyat terdampak COVID-19 dan berkontribusi mencegah peningkatan kemiskinan dan kesenjangan akibat corona.

“Jadi, dari sisi mikro (kondisi masyarakat) dan makro (perekonomian RI) bantuan sosial tunai masih sangat penting untuk dilanjutkan. Saya menerima banyak aspirasi dari warga, mereka menolak pencabutan bantuan sosial tunai itu,” kata Hidayat.