JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menagih janji pemerintah, khususnya Kemenko PMK dan Kementerian Sosial yang menyatakan segera menyalurkan bantuan sosial terkait PPKM Darurat.
Namun, menurutnya, hingga kini banyak sekali warga mengeluhkan lantaran belum kunjung menerima bantuan sosial tersebut.
Padahal, kebijakan PPKM Darurat sudah diperluas hingga 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 tahun 2021.
Pembatasan pergerakan tersebut, kata HNW, membuat rakyat dan dunia usaha semakin mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga harusnya Pemerintah sejak dari awal sudah mengantisipasi dan melunasi janjinya secepat mungkin dengan segera menyalurkan semua bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19.
“Harusnya pemerintah benar-benar antisipatif dan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yaitu segera melindungi seluruh rakyat Indonesia dari corona, kelaparan, dan dampak sosial ekonomi dari diberlakukannya PPKM Darurat itu," ujar Hidayat kepada wartawan, Kamis, 15 Juli.
Dia mengingatkan, perlindungan tersebut seharusnya dilaksanakan sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat, dengan tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai verivikasi dan vaktualisasi DTKS. Agar jangan terus tertunda akibat birokrasi di Kemensos.
"Juga jangan sampai terulang kasus Bansos sebelumnya yang tidak tepat sasaran maupun yang dikorupsi," kata anggota Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kemensos itu.
Alih-alih bersinergi dengan Komisi VIII DPR untuk membahas data agar bansos PPKM Darurat bisa lebih tepat sasaran dan jauh dari korupsi, kata HNW, Menteri Sosial Tri Rismaharini malah menghadirkan kegaduhan publik dengan marah-marah di depan umum yang membawa-bawa Papua.
"Mensos harusnya menenteramkan semua WNI, tidak malah membuat pernyataan rasisme, membuat gerah warga Papua. Segera minta maaf, fokus percepat penyaluran bansos dengan data yan valid, sebelum PPKM Darurat berakhir," tegasnya.
BACA JUGA:
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai, lambannya Risma dalam penyaluran Bansos membuat semakin banyak warga terdampak pandemi tidak bisa tinggal di rumah, hingga menyebabkan lonjakan kasus.
Karenanya, HNW mendesak Risma untuk segera melengkapi surat perintah bayar bagi seluruh penerima bansos tunai PPKM Darurat. Sehingga warga yang terdampak bisa bertahan, apalagi banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
"Mensos harusnya peka dan peduli, dengan segera mencairkan bansos tunai," kata dia.
Terkait
