JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi penyekatan PPKM darurat. Jokowi menyebut saat ini yang perlu ditingkatkan adalah kampanye protokol kesehatan memakai masker.
“Berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia kita telah melakukan penyekatan-penyekatan tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulogadung saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung ramai banget, artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi apakah efektif juga menurunkan kasus,” kata Jokowi dalam video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 17 Juli.
Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia menurutnya banyak terjadi di klaster keluarga. Karenanya perlu dikaji strategi lain dalam menekan penyebaran virus corona.
“Sekali lagi tolong ada kajian lebih detail mengenai penyekatan. Kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker, kedisiplinan prokes memakai masker terutama,” kata Jokowi dalam rapat evaluasi PPKM darurat secara virtual pada Jumat, 16 Juli tersebut.
Dalam ratas, Presiden Jokowi menyebut opsi perpanjangan PPKM darurat harus dikaji matang. Keputusan diperpanjang-tidaknya PPKM darurat harus dipertimbangkan betul-betul.
“Ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini, satu yang penting yang perlu kita jawab PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak?Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif harus diputuskan dengan pemikiran jernih, jangan sampai keliru,” ujarnya.
BACA JUGA:
Selain itu, Jokowi memerintahkan Mensos Tri Rismaharini agar memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dipercepat. Jokowi tak mau bansos ditunda-tunda di tengah pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM mikro.
“Berkaitan dengan bansos saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH baik itu BLT desa, baik itu bansos tunai, jangan ada yang terlambat dan yang paling penting lagi bantuan beras bantuan sembako minggu ini harus keluar. Percepat, betul-betul ini percepat,” kata Jokowi.
“Saya minta Kabulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu karena prinsipnya adalaah yang paling penting kita ini nggak nyuri, nggak ngambil. Prosedurnya tolong didampingi BPKP,” sambung Jokowi dalam ratas evaluasi PPKM darurat secara virtual pada Jumat, 16 Juli tersebut.