Jokowi Buka Data Dana Bansos hingga BLT Desa Masih Sedikit Tersalurkan: Segera Dikeluarkan, Rakyat Menunggu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka data dana bansos hingga bantuan langsung tunai (BLT) desa yang baru sedikit tersalurkan. Jokowi meminta penyaluran dipercepat untuk membantu rakyat di masa pandemi. 

“Tindakan lapangan berikutnya adalah percepatan bansos, dan percepatan belanja daerah. Saya melihat angka-angka, ini berkaitan dengan dana UMKM, dana bansos, dana desa. Data yang saya terima anggaran UMKM ada Rp13,3 trilun ini kita lihat untuk seluruh daerah, 514 kabupaten kota dan provinsi. (Dari) Rp13,3 triliun yang dipakai baru Rp2,3 triliun, padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali rakyat menunggu. Saya minta ini agar segera dikeluarkan,” kata Jokowi dalam arahan kepada kepala daerah se-Indonesia secara virtual yang ditayangkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 19 Juli.

Jokowi juga menyebutkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp12,1 triliun dengan realisasi hanya Rp2,3 triliun. 

“Belum ada 20 persen semuanya, ada rakyat menunggu ini. Dana desa ini Rp72 triliun total yang dipakai (untuk) BLT desa Rp28 triliun, tetapi yang realisasi, yang dipakai Rp5,6 triliun, juga kurang 25 persen. Ini yang saya minta semua dipercepat. Dengan kondisi ini percepatan anggaran sangat dinanti masyarakat,” sambung Jokowi. 

Dalam arahan kepada kepala daerah, Jokowi mengaku mendengar aspirasi agar kegiatan ekonomi diperlonggar terkait PPKM darurat dan PPKM mikro. Tapi pelonggaran baru bisa dilakukan bila kasus COVID-19 rendah. 

“Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah,” kata Jokowi dalam arahan kepada kepala daerah se-Indonesia secara virtual yang ditayangkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Senin. 19 Juli. 

Bila pelonggaran dilakukan dalam kondisi kasus COVID-19 masih tinggi, Jokowi mengkhawtirkan fasilitas kesehatan akan kolaps 

“Bayangkan kalau pembatasan dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada. Ini juga akan menyebabkan faskes kita kolaps. Hati-hati juga dengan ini,” tegas dia.

Karenanya kepala daerah diminta Jokowi bergerak di lapangan dengan komando kuat sampai ke level kelurahan dan desa. Harus dipastikan pencegahan penyebaran COVID-19 terutama pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) masif dilakukan. 

“Dan yang paling penting jika disiplin protokol kesehatan bisa dijamin terutama jaga jarak dan masker. Kuncinya hanya dua sekarang ini mempercepat vaksinasi yang kedua kedisiplinan prokes utamanya masker, pakai masker,” sambung Jokowi.