Jokowi Minta Kepala Daerah Disiplinkan Prokes Warga, Siapkan Isolasi hingga Pastikan Stok Oksigen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah bekerja keras di lapangan untuk memastikan penanganan COVID-19 berjalan optimal. Kepala daerah diminta mengecek kesiapan penanganan COVID-19 mulai dari rumah sakit hingga mendisiplinkan warga agar taat protokol kesehatan. 

“Beberapa tindakan di lapangan, pertama adalah tindakan lapangan untuk pencegahan.  Disiplinkan masyarkat mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun ini kunci. Masyarakat juga harus tahu cara mendeteksi dini tertular COVID, ke mana memperoleh obat, ke mana berkonsultasi,” ujar Jokowi dalam arahan kepada kepala daerah se-Indonesia secara virtual yang ditayangkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 19 Juli.

Yang terpenting saat ini kata Jokowi adalah penyiapan tempat isolasi terutama untuk pasien COVID-19 bergejala ringan. Penyiapan ini diminta Jokowi minimal di tingkat kecamatan.

“Terutama untuk kawasan-kawasan padat  utamanya di kota-kota. Karena cek lapangan yang saya lakukan (ada tempat) 3 kali 3 (meter) dihuni 4 orang, ini percepatan penularan akan sangat masif kalau tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” sambung Jokowi.

Sementara pendisiplinan prokes juga diminta untuk diatur secara rinci terkait penerapan di pasar, mal, pabrik juga rumah ibadah. 

“Ketiga, rencanakan dan siapkan rumah sakit daerah termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Ini harus ada antisipasi terlebih dulu, paling tidak ada perencanaan. Bagaimana kalau rumah sakit penuh, jangan sudah penuh baru disiapkan akan terlambat,” tutur dia.

“Saya minta untuk rumah sakit cek betul, kontrol lapangan. Cek obatnya siap atau tidak untuk berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, kontrol dan cek oksigen siap nggak (ketersediaan). Cek kapasitas BOR, karena masih banyak kapasitas RS bisa dinaikkan untuk (penanganan) COVID,” sambung Jokowi. 

Jokowi menyebut di sejumlah daerah, rumah sakit masih mematok angka 20-30 persen bed untuk pasien COVID-19 dari total kapasitas. 

“Ini bisa dinaikkan 40 (persen) atau seperti di DKI 50 (persen), yang dialokasikan kepada (pasien) COVID. Ini kepala daerah harus tahu kapasitas berapa, diberikan COVID berapa,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta agar penyaluran belanja daerah termasuk bantuan untuk masyarakat dipercepat. Kondisi pandemi menurut Jokowi membutuhkan percepatan penyaluran anggaran untuk menopang masyarakat. 

“Tindakan lapangan berikutnya adalah percepatan bansos, dan percepatan belanja daerah. Saya melihat angka-angka, ini berkaitan dengan dana UMKM, dana bansos, dana desa. Data yang saya terima anggaran UMKM ada Rp13,3 trilun ini kita lihat untuk seluruh daerah, 514 kabupaten kota dan provinsi. (Dari) Rp13,3 triliun yang dipakai baru Rp2,3 triliun, padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali rakyat menunggu. Saya minta ini agar segera dikeluarkan,” kata Jokowi dalam arahan kepada kepala daerah se-Indonesia secara virtual yang ditayangkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 19 Juli.

Jokowi juga menyebutkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp12,1 triliun dengan realisasi hanya Rp2,3 triliun. 

“Belum ada 20 persen semuanya, ada rakyat menunggu ini. Dana desa ini Rp72 triliun total yang dipakai (untuk) BLT desa Rp28 triliun, tetapi yang realisasi, yang dipakai Rp5,6 triliun, juga kurang 25 persen. Ini yang saya minta semua dipercepat. Dengan kondisi ini percepatan anggaran sangat dinanti masyarakat,” sambung Jokowi.