Buruknya Komunikasi Publik Menteri dan Sinyal Kuat Jokowi Perpanjang PPKM Darurat

JAKARTA - Usai komunikasi buruk menteri soal diperpanjang-tidaknya PPKM darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal keras perpanjangan PPKM darurat.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam arahan kepala daerah se-Indonesia secara virtual, Senin, 19 Juli. Presiden mengaku mendengar aspirasi agar kegiatan ekonomi diperlonggar terkait PPKM darurat dan PPKM mikro. Tapi pelonggaran baru bisa dilakukan bila kasus COVID-19 rendah. 

“Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah,” kata Jokowi dalam video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 19 Juli. 

Bila pelonggaran dilakukan dalam kondisi kasus COVID-19 masih tinggi, Jokowi mengkhawatirkan fasilitas kesehatan akan kolaps. 

“Bayangkan kalau pembatasan dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada. Ini juga akan menyebabkan faskes kita kolaps. Hati-hati juga dengan ini,” tegas dia.

Karenanya kepala daerah diminta Jokowi bergerak di lapangan dengan komando kuat sampai ke level kelurahan dan desa. Harus dipastikan pencegahan penyebaran COVID-19 terutama pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) masif dilakukan. 

“Dan yang paling penting jika disiplin protokol kesehatan bisa dijamin terutama jaga jarak dan masker. Kuncinya hanya dua sekarang ini mempercepat vaksinasi yang kedua kedisiplinan prokes utamanya masker, pakai masker,” sambung Jokowi. 

Jokowi dalam pembukaan arahan kepada kepala daerah menyinggung kasus COVID-19 yang bakal berlangsung panjang utamanya karena munculnya varian baru. Butuh napas panjang agar penanganan virus corona optimal. 

“Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota yang didukung jajaran Forkopimda, agar semuanya fokus kepada masalah ini baik sisi COVID-nya maupun sisi ekonomi dan manajemen serta pengorganisasisan adalah kunci dan saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini,” ujar Jokowi.

Arahan Jokowi Bagi Kepala Daerah

Presiden Jokowi meminta kepala daerah bekerja keras di lapangan untuk memastikan penanganan COVID-19 berjalan optimal. Kepala daerah diminta mengecek kesiapan penanganan COVID-19 mulai dari rumah sakit hingga mendisiplinkan warga agar taat protokol kesehatan. 

“Beberapa tindakan di lapangan, pertama adalah tindakan lapangan untuk pencegahan.  Disiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun ini kunci. Masyarakat juga harus tahu cara mendeteksi dini tertular COVID, ke mana memperoleh obat, ke mana berkonsultasi,” ujar Jokowi.

Yang terpenting saat ini kata Jokowi adalah penyiapan tempat isolasi terutama untuk pasien COVID-19 bergejala ringan. Penyiapan ini diminta Jokowi minimal di tingkat kecamatan.

“Terutama untuk kawasan-kawasan padat  utamanya di kota-kota. Karena cek lapangan yang saya lakukan (ada tempat) 3 kali 3 (meter) dihuni 4 orang, ini percepatan penularan akan sangat masif kalau tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” sambung Jokowi.

Sementara pendisiplinan prokes juga diminta untuk diatur secara rinci terkait penerapan di pasar, mal, pabrik juga rumah ibadah. 

“Ketiga, rencanakan dan siapkan rumah sakit daerah termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Ini harus ada antisipasi terlebih dulu, paling tidak ada perencanaan. Bagaimana kalau rumah sakit penuh, jangan sudah penuh baru disiapkan akan terlambat,” tutur dia.

“Saya minta untuk rumah sakit cek betul, kontrol lapangan. Cek obatnya siap atau tidak untuk berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, kontrol dan cek oksigen siap nggak (ketersediaan). Cek kapasitas BOR, karena masih banyak kapasitas RS bisa dinaikkan untuk (penanganan) COVID,” sambung Jokowi. 

Jokowi menyebut di sejumlah daerah, rumah sakit masih mematok angka 20-30 persen bed untuk pasien COVID-19 dari total kapasitas. 

“Ini bisa dinaikkan 40 (persen) atau seperti di DKI 50 (persen), yang dialokasikan kepada (pasien) COVID. Ini kepala daerah harus tahu kapasitas berapa, diberikan COVID berapa,” kata Jokowi.

Buruknya Komunikasi Menteri Jokowi

Sebelumnya Jokowi menyebut opsi perpanjangan PPKM darurat harus dikaji matang. Keputusan diperpanjang-tidaknya PPKM darurat harus dipertimbangkan betul-betul.

“Ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini, satu yang penting yang perlu kita jawab PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak?Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif harus diputuskan dengan pemikiran jernih, jangan sampai keliru,” kata Jokowi dalam ratas evaluasi PPKM darurat, Jumat, 16 Juli yang videonya diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 17 Juli.

Soal PPKM darurat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy lebih dulu mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Yogyakarta dikutip Antara, Jumat, 16 Juli. 

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Selang sehari dari pernyataan Muhadjir, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang sudah berjalan sejak 3 Juli. Diperpanjang-tidaknya PPKM darurat baru akan diumumkan 2-3 hari lagi. 

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap PPKM Darurat, apakah dibutuhkan perpanjangan waktu lebih lanjut kami akan laporkan kepada bapak presiden, dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," ujar Menko Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu, 17 Juli.

Koordinator Penanganan COVID-19 Jawa-Bali itu mengatakan relaksasi bisa dilakukan jika indikator kasus semakin baik.

"Kebetulan 2 hari ini kita lihat membaik. Karena itu dalam periode 14-21 hari itu kita sudah masuk dalam periode tersebut. Kami lihat ada beberapa daerah yang mengalami penurunan mobilitas masyarakatnya cukup baik dan penambahan kasus sudah mulai flat dan menurun sepeti DKI Jakarta," ungkapnya.

"Saya lihat Bali juga akan menurun penambahannya dalam waktu 1 Minggu ke depan walaupun akan naik dalam 2-3 hari ke depan. Tapi kalau konsisten semua saya lihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik," sambungnya.

Kusut Komunikasi

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyarankan pemerintah untuk memperbaiki gaya komunikasi publik yang berantakan selama ini. Ujung dari pernyataan pemerintah terkait PPKM darurat adalah permohonan maaf.

Selain kepada publik, pola komunikasi juga harus diperbaiki antar lembaga dan menteri. Sebab, seringkali ada beda pendapat dari menteri yang satu dengan menteri lainnya, padahal permasalahannya adalah sama. 

Misalnya, soal PPKM Darurat dan penanganan COVID-19. Menko PKM menyebut PPKM diperpanjang hingga akhir Juli, sementara Menko Marinves akan mengumumkan 2-3 hari ke depan. Akhirnya, membuat kebingungan di masyarakat.

"Itu lah kusamnya, kusutnya komunikasi antar lembaga dan menteri itu sendiri. Jadi informasi yang seharusnya tidak keluar sudah keluar duluan," ujar Ujang kepada VOI, Senin, 19 Juli.

Persoalan ini, lanjutnya, sudah terjadi sejak lama sehingga seharusnya pemerintah bisa lebih baik lagi dalam koordinasi. Apalagi, soal informasi yang belum saatnya diumumkan ke publik.

"Ini dari dulu terjadi, mestinya menteri itu tertib lah mereka kan orang terdidik. Tertib apa yang harus disampaikan, ya kalau itu belum waktunya disampaikan ya jangan disampaikan," kata Ujang.

Ujang pun menyarankan pemerintah untuk fokus bekerja menangani COVID-19 tanpa harus mengeluarkan pernyataan yang semakin mempersulit rakyat.

"Sekarang fokus saja kerja bagaimana menangani pandemi ini agar rakyat tidak sulit. Kan itu yang dibutuhkan rakyat," ujar Ujang.