PDIP: Kritik Puan Bukan untuk Pilpres, yang Kita Lakukan adalah Kerja Kerakyatan
Politikus PDIP Arteria Dahlan (Foto: Instagram @arteriadahlan)

Bagikan:

JAKARTA - Politikus PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, kritik Ketua DPR Puan Maharani kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 serta baliho yang ada di beberapa lokasi tak terkait rencana maju dalam Pilpres 2024.

"Sama sekali tidak, bagi PDIP itu kita partai yang paling dewasa, pemilunya masih jauh, yang kita lakukan bagaimana kita melakukan kerja kerakyatan, bagaimana membantu pemerintah, ini semua tiga pilar partai, legislatif, eksekutif maupun di struktur, di setiap jenjangnya untuk membantu tugas pemerintah agar kita bisa keluar dari COVID gelombang kedua ini sesegera mungkin, itu perintahnya. Jadi enggak ada kaitannya dengan pencapresan dan masih jauh," kata Arteria dihubungi VOI, Jumat, 6 Agustus.

Karena masih jauh dari Pilpres itu pula yang membuat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu santai menanggapi hasil survei. 

"Makanya kalau di survei berapa, ya biarin aja. kita sampiakan, PDIP santai, terhadap apapun hasil survei. karena kita sudah punya sejarah yang panjang, pengalaman yang panjang," ujarnya.

Lebih jauh, Arteria mengatakan, Puan adalah sosok yang santun, tahu etika dan adab. Sehingga, dia tidak melakukan gerakan politik sebelum ada perintah dari partai atau ketua umum.

"Kami semua punya konstitusi partai yang sudah melembaga, konstitusi partai kami mengatakan, untuk penetapan rekomendasi capres dan cawapres, itu diserahkan kepada hak prerogatif ibu ketum. Tugas kami adalah melaksanakan, mengamankan, mengawal dan memenangkan apa yang direkomendasi ibu ketua umum. PDIP itu simpel," katanya.

"Jadi kalau kita mau nyalon ya kan kita juga bingung, orang ibu belum ngapai-ngapain, belum ada arahan," ujar Arteria.

Politikus PDIP, Arteria Dahlan mengatakan kritik yang dilontarkan Ketua DPR Puan Maharani kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tak terkait rencana maju dalam Pilpres 2024.

Lebih jauh, Arteria mengatakan, kritik yang disampaikan Puan kepada Jokowi dalam konteks penanangan COVID adalah bentuk kewajiban moral, politik dan konstitusional kepada rakyat. 

"Karena pak jokowi itu jadi presiden keluar dari rahimnya PDIP, tentunya, baik buruknya pak jokowi adalah baik buruknya PDIP yang selama ini buruknya pak jokowi pasti buruknya PDIP, sementara baiknya pak jokowi belum tentu baiknya PDIP, itu selalu kita jalankan secara konsisten dan istikamah," ujarnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini, partai, fraksi, tetap menginstrusikan bagaimana, mereka yang ada di DPR untuk mengawal, mengamankan semua kebijakan Jokowi.

"Nah kalau dikatakan kita punya komunikasi yang buruk dengan Pak Jokowi, tentunya tidak, karena Ibu Ketua Umum, senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan produktif. Begitu juga dengan Ibu Ketua DPR, ibu Puan Maharani. Tapi memang PDIP sebagaimana disampaikan Ibu Ketua DPR, bahwa episentrum dari setiap gerakan kepartaian maupun kedewanan itu adalah rakyat," katanya.

Lanjut Arteria, saat ini, Puan makin sering mendapatkan masukan dari banyak elemen masyarakat tentang penanganan COVID-19, terkait PPKM, kebijakan yang diambil pemerintah, pemulihan ekonomi nasional, serta pemberdayaan UMKM di tengah pandemi COVID. Masukan itu yang disampaikan Puan kepada Jokowi dan ke ruang publik.

"Itu harus disalurkan, biar yang ngadu pun percaya, bahwa sudah ditindaklanjuti," katanya.

"Walaupun demikian, jangan ditafsirkan, kan bisa nih, bisik-bisik tetangga aja kan bisa, enggak usah ngomong-ngomong di ruang publik, iya itu kita lakukan. Kita juga lakukan komunikasi yang begitu efektif sama hebatnya yang kita sampaikan ke publik. Jadi jangan sampai, karena kita partai penguasa, kita enggak bisa begitu, tidak. Karena di atas itu semua ada kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan," ujarnya.

Justru, kata Arteria, kritik ini dilayangkan karena PDIP cinta dengan Jokowi. Yang dikoreksi PDIP, lanjutnya adalah, kebijakan dan janji para menteri dalam menangani COVID-19.

"Kita sebenarnya bukan kita menyerang Pak Jokowi, tapi mengkoreksi kebijakan menteri, mengkoreksi janji-jani pembantu presiden, mengkoreksi bagaimana rencana, disain, kemudian roadmap yang dijanjikan ternyata pada prakteknya rakyat bingung dan tidak sesuai harapan, itu justru membantu Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin saja happy dengan kritik yang disampaikan," katanya.

"Jadi tafsirnya jangan dikatakan kita bersebrangan, kita menyerang pak jokowi sebagai partai pengusung tentunya tidak, kita justru ingin mengawal, menjaga agar success story pak jokowi ini akan menjadi success story selanjutnya. Tentunya harus dilakukan upaya-upaya kritis dan rasional," ujar dia.