JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, belakangan ini kerap bersikap kritis kepada pemerintah. Puan pernah menyoroti penanganan pandemi COVID-19, salah satunya perihal aturan makan 20 menit.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Juli, lalu.
Puan khawatir aturan makan itu hanya menjadi lelucon jika pemerintah tidak mensosialisasikan kebijakan tersebut dengan baik.
"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan, dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat. Saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata mantan Menko PMK itu.
“Belajar dari pengalaman, jangan sampai terjadi lagi situasi seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali, kemarin," kata Puan, di Jakarta, Sabtu, 31 Juli.
Puan menegaskan, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) luar Jawa harus benar-benar menjadi kesadaran para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk mitigasi lonjakan kasus. Pasalnya, fasilitas dan nakesnya tidak sebaik di pulau Jawa.
“Pencegahan harus makin dioptimalkan. Sosialisasi dan vaksinasi. Jangan tunggu jatuh korban dan layanan kesehatan pontang-panting lagi karena COVID-19,” tegas Puan.
Puan juga meminta pemerintah lebih berupaya untuk mempercepat vaksinasi. Fokus vaksinasi pun, kata dia, sudah seharusnya merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak lagi hanya di Pulau Jawa dan Bali.
“Kemarin fokus di Jawa dan Bali karena kasus memang sedang tinggi. Sekarang, Presiden menyampaikan bahwa data kasus di Jawa dan Bali melandai. Fokus harus diperluas sampai ke luar dua pulau tersebut,” kata Puan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
PPKM Diperpanjang, Puan Maharani: Jangan Lengah Lihat Angka Kasus COVID-19 Melandai
03 Agustus 2021, 11:33 -
| BERITA
Ketua DPR RI Puan Maharani Kutuk Aksi Penimbunan Obat di Tengah Pandemi COVID-19
01 Agustus 2021, 10:40
“Jadi Puan tancap gas di saat Ganjar tak bisa apa-apa. Ini hal biasa dalam politik," ujar Ujang dikutip Selasa, 3 Agustus.
Ujang beranggapan, Puan memang harus mengambil peran membela kepentingan masyarakat. Sebaliknya, apabila Ketua DPP PDIP itu mengikuti arus pemerintah, maka elektabilitasnya tidak akan naik.
"Cara yang bagus dan efektif ya memang harus kritis terhadap pemerintah. Memang harus seperti itu. Karena kalau masih ikut permainan pemerintah, Puan akan semakin karam," demikian Ujang.
Terkait
