JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai isu tukar jabatan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Wakil Presiden Kiai Maruf Amin adalah isu yang jahat.
Sebab, isu tersebut sama saja meremehkan kecerdasan Maruf Amin sebagai wapres dan Puan sebagai Ketua DPR. Bahkan, juga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"itu Jahat sih. Isu itu menganggap remeh intelegensinya Ibu Mega, Mbak Puan dan Kiai Maruf. Dan meremehkan wibawa lembaga presiden, DPR dan PDIP," ujar Hendri Satrio saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 27 Maret.
Paling parah lagi, lanjut Hendri, beredar angka terkait mahar barter jabatan tersebut.
"Ada yang Rp3 T, ada Rp1 T, karena itulah yang dilihat oleh sponsor gerakan itu. Harga dari kecerdasan rakyat Indonesia cuma Rp3 T? Itu kebodohan yang akan mencoreng sejarah demokrasi Indonesia," tegasnya.
Hendri yang dikenal sebagai pendiri lembaga Kedai kopi, merasa senang Puan Maharani sudah menjawab isu itu dengan tegas. Menurutnya, tinggal Wapres Maruf yang bersuara terkait isu tersebut untuk membela harga dirinya.
BACA JUGA:
"Saya seneng mbak Puan gak setuju dan harusnya wapres karena kewibawaannya terganggu, dia harus bersuara terhadap isu itu. Karena harga diri dia sebagai warga negara dan wakil presiden. Gitu harusnya," pungkas pria yang akrab disapa Hensat (Hendri Satrio).
Sebelumnya, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah angkat suara ihwal kabar dirinya ditawari menggantikan Maruf Amin menjadi wapres demi mengubah sikap PDIP terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Sebagai partai terkuat di parlemen, PDIP diketahui menjadi penentu wacana penundaan pemilu lewat amendemen UUD 1945 di MPR. Namun, PDIP telah menyatakan sikap untuk menolak wacana tersebut.
Walau begitu, Puan mengaku heran terkait isu dirinya ditawari menggantikan Maruf karena tak ada aturan yang membolehkan pergantian wapres melalui Pemilu.
"Itu juga saya bingung ya gimana caranya, pakai apa ya, karena di aturan enggak ada kayak gitu jadi dua periode, setiap periode itu ada mekanisme dan aturan sesuai UU," kata Puan Maharani dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Selasa, 23 Maret.
Puan pun meminta agar diberitahu jika ada cara atau mekanisme yang memungkinkan wapres bisa diganti tanpa melalui mekanisme Pemilu.
Walau demikian, Puan membantah dirinya pernah ditawari atau dilobi untuk menggantikan Maruf demi mengubah sikap PDIP terkait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya enggak lah, sampai 2024 itu wapresnya tetap Pak Maruf sudah gitu aja. Enggak ada yang dateng," katanya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa sikap partainya telah tegas menolak wacana penundaan Pemilu. Dia berkomitmen bakal mengikuti tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah.
"Sikap PDIP kan sudah jelas bahwa kita akan menghormati segala keputusan yang resmi yang sudah disepakati oleh lembaga dan UU," ucap Puan.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
