Jelang Lebaran, Bansos dari Pemerintah Pusat Siap Didistribusikan Secara Besar-Besaran

JAKARTA - Lima hari menjelang Hari Raya Idulfitri pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial secara besar-besaran bagi warga terdampak virus corona atau COVID-19 yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Lima hari menjelang lebaran ini akan dilakukan penyaluran besar-besaran. Tadi malam sudah ada koordinasi yang dilakukan oleh Menko PMK, Mensos, dan Dirut PT Pos," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi kepada wartawan, Senin, 18 Mei.

Muhadjir menjelaskan, ada beberapa hal yang dibahas yaitu masalah ketersediaan dana bantuan, data keluarga penerima manfaat, dan penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mencapai target penyebaran bansos yang lebih luas, kata dia, Pos Indonesia akan tetap bekerja seperti biasanya saat Hari Raya Idulfitri tanpa libur. Bansos dari Kementerian Sosial ini ditargetkan tersalur sebanyak 80 persen kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Dari 9 juta target KPM (keluarga penerima manfaat), diharapkan bisa tersalur 8,3 juta," ungkap Muhadjir sambil menambahkan sisanya, kemungkinan akan disalurkan paling lama dua pekan. 

Alasannya, karena tempat tinggal warga yang perlu bantuan sosial itu jauh jarak tempuhnya dan medannya begitu sulit. "Yang paling lama, menurut Dirut PT Pos butuh waktu dua minggu," tuturnya.

Masyarakat proaktif tanyakan bansos

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarakat untuk menanyakan kepada RT dan RW serta kepala desa jika mereka belum menerima bantuan sosial dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19.

"Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT dan RW-nya atau kepala desanya," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Mei.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Sosial, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) untuk mempercepat proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa atau bantuan sosial tunai dengan memotong birokrasi yang berbelit.

Apalagi, hingga saat ini, kata Jokowi bantuan langsung tunai tersebut belum seluruhnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk BLT desa yang diambil dari dana desa, baru tersalurkan sebanyak 15 persen. 

"Artinya masih ada 85 persen yang belum diterima masyarakat. Kemudian untuk BST (bantuan sosial tunai) ini juga kurang lebih, dari informasi yang saya terima baru kurang lebih 25 persen yang diterima masyarakat. Sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," tegas dia.