Kemenkeu: Duplikasi Penerima Bansos Lebih Baik Daripada Tidak Sama Sekali

JAKARTA - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengakui masih ada kelemahan dalam pembagian bantuan sosial di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Dia mengatakan, bansos ini ada yang tidak tepat sasaran bahkan ada duplikasi pemberian bantuan.

Namun, dia menilai, lebih baik duplikasi pemberian yang terjadi daripada masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali di tengah pandemi ini.

"Pemerintah berpendapat, bahwa lebih baik terjadi duplikasi daripada masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan sosial tidak mendapatkannya," kata Askolani dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube BNPB, Jumat, 15 Mei.

Pemerintah menyadari ada kekurangan dalam pembagian bantuan sosial pada tahap awal. Sehingga, kata Askolani, pemerintah pusat dan daerah melakukan sejumlah perbaikan, termasuk perbaikan data penerima bantuan

"Kelemahan data yang terjadi pada tahap awal terus diperbaiki. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memperbaiki data," ungkap dia.

Bukan hanya Askolani, sejumlah kementerian yang bertanggung jawab, juga mengakui adanya ketidakberesan dalam pembagian bansos tersebut, salah satunya, Kementerian Sosial. 

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, dalam kondisi abnormal seperti saat ini, pemerintah harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengaku, pendataan calon penerima bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Saya bahkan bilang, saya lebih pilih (bansos turun) cepat saat ini daripada tepat. Kenapa? Kalau tidak tepat bisa diselesaikan dan itu saya buktikan sendiri. Daripada kami sibuk memverifikasi, memvalidasi ulang data memastikan tepat sasaran COVID-19 sudah selesai, bansos baru turun," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII bersama Menteri Desa Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara virtual, Rabu, 6 Mei.

Menurut Juliari, di saat kondisi seperti ini Kementerian Sosial harus memilih salah satu. Sehingga, keputusan yang diambil adalah penyaluran bantuan sosial secara cepat, agar masyarakat dapat segera terbantu.

"Tidak bisa dua-duanya cepat sekali dan tepat sekali. Saya kira tidak mungkin. Kita bukan satu negara yang mempunyai infrastruktur data canggih," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, adanya tumpang tindih sasaran dalam penyaluran dana bantuan sosial dalam sejumlah program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin yang terdampak pandemi.

Namun, menurut Sri, hal itu jauh lebih baik ketimbang mereka tidak mendapatkan dukungan apa-apa di masa yang sulit seperti saat ini.

"Banyak yang menanyakan apakah kemungkinan akan ada tumpang tindih? Kemungkinan itu ada. Tetapi itu mungkin lebih baik, daripada tidak dapat," tuturnya, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat, 8 Mei.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Jabodetabek dan non Jabodetabek sebesar 55 persen dari total masyarakat Indonesia.

"Kita sudah mencakup lebih dari mendekati 55 sampai 59 persen dari penduduk Indonesia mendapatkan Bansos. Entah dalam bentuk sembako atau BLT maupun yang ada di dalam kartu sembako," ucapnya.