JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengakui adanya masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Padahal, dia ingin bantuan tersebut bisa segera sampai ke tangan penerimanya tanpa memakan waktu yang lama.
"Ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT dana desa yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa, 19 Mei.
Dalam kondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19 sekarang ini, dia menegaskan, jangan lagi ada prosedur yang berbelit dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Sebab, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kecepatan penerimaan bantuan.
Sehingga, dia meminta para menterinya untuk bisa menyederhanakan prosedur yang berbelit tersebut. "Saya minta aturan dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," tegas dia.
Sementara, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mengajak lembaga yang ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan untuk memantau bansos ini.
Di sisi lain, Jokowi juga mengakui adanya data penerima yang tak sinkron. Dia meminta kementerian terkait bisa melibatkan RT/RW dan desa dengan mekanisme yang lebih terbuka dan transparan agar masalah dalam pendistribusian bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan bansos tunai bisa segera diselesaikan.
"Saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan segera mendapatkan," ungkapnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat untuk menanyakan kepada RT dan RW serta kepala desa jika mereka belum menerima bantuan sosial dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19.
"Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT dan RW-nya atau kepala desanya," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Mei.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Sosial, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) untuk mempercepat proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa atau bantuan sosial tunai dengan memotong birokrasi yang berbelit.
Apalagi, hingga saat ini, kata Jokowi bantuan langsung tunai tersebut belum seluruhnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk BLT desa yang diambil dari dana desa, baru tersalurkan sebanyak 15 persen.
"Artinya masih ada 85 persen yang belum diterima masyarakat. Kemudian untuk BST (bantuan sosial tunai) ini juga kurang lebih, dari informasi yang saya terima baru kurang lebih 25 persen yang diterima masyarakat. Sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
