JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengganti para menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik. Menurutnya, ancaman reshuffle ini harus menjadi momentum para menteri Kabinet Merah Putih untuk berupaya meningkatkan kinerjanya.
Ali menilai, pernyataan Prabowo yang disampaikan usai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) NU ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari, malam itu sangat gamblang dan tidak perlu penafsiran. Prabowo, kata dia, secara jelas tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat.
"Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat," ujar Ali, Kamis, 6 Februari.
Legislator PKB dari Dapil Jawa Timur itu menyatakan bahwa rakyat ingin pemerintah bekerja dengan baik, bersih dan bebas dari korupsi serta bersih dari penyelewengan kekuasaan. Presiden Prabowo, menurutnya, tengah berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia karena tidak ingin mengecewakan masyarakat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.
"Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas," ungkapnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Komisi VIII DPR Minta Kemenag Hati-hati soal Wacana Bayar Dam Haji di Tanah Air
05 Februari 2025, 15:55 -
| BERITA
Hasto Kristiyanto Klaim Tak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka, Cuma Ditanya Biodata
05 Februari 2025, 15:49 -
| BERITA
Harlah Ke-102 NU di Istora, Istana Pastikan Presiden Prabowo Hadi Malam Ini
05 Februari 2025, 13:17 -
| BERITA
Pramono soal Wacana Syarat Penerima KJP Miliki Nilai Minimal 70: Belum Jadi Keputusan Saya
05 Februari 2025, 13:43
Oleh karena itu, Ali menilai, para menteri harus bekerja dengan baik semata-mata demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Semua menteri, kata Ali, harus mendukung Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program kerjanya.
"Tentu, Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur," katanya.
Terkait wacana reshuffle, Gus Ali mengatakan bahwa perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengganti para pembantunya yang dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
"Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu, para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya," pungkasnya
