Bagikan:

JAKARTA - Kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Maret semakin kencang berhembus. Dikabarkan, PAN yang baru bergabung dalam koalisi pemerintah bakal mendapatkan jatah kursi menteri.

Merespons hal itu, Partai Gerindra tak mau ambil pusing. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu menyatakan tegak lurus dengan keputusan Presiden Jokowi.

"Mengenai reshuffle kabinet, kami sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Karena ini adalah hak prerogatif dari presiden," ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Maret.

Wakil Ketua DPR itu pun mengaku belum mengetahui kabar Jokowi akan merombak kabinetnya. Dasco mengatakan, Gerindra hanya fokus pada optimalisasi kerja-kerja kementerian yang telah dipercayakan pada partainya.

"Kita sementara memang tidak cari tahu (kapan reshuffle, red), karena kita hanya fokus pada kementerian yang dipercayakan kepada kader Gerindra untuk terus kerja-kerja menjalankan visi misi Presiden," ungkap Dasco.

Soal bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet, Dasco menegaskan, itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Tergantung penilaian dari presiden, apa memang dibutuhkan atau enggak, itu aja," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyebutkan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah satu menteri kabinet dan wamen dalam reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilakukan pada akhir Maret ini. Hal itu berdasarkan informasi yang diterima Luqman.

"Kabar-kabar warung kopi infonya (reshuffle kabinet) akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Rabu, 9 Maret.

Luqman tidak menjelaskan lebih lanjut sumber informasi yang diterimanya soal reshuffle kabinet. Dia mengaku belum mendapatkan informasi terkait posisi menteri dan wamen yang bakal diisi oleh kader PAN.

"Tetapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR ini.