Bagikan:

JAKARTA - Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengemuka. Bahkan pertemuan mereka disebut-sebut membahas reshuffle kabinet.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, mengaku pihaknya tidak keberatan apabila PAN mendapat jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Kami tidak keberatan,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Maret.

Hanya saja, Wakil Ketua MPR itu menyatakan, pemberian jabatan Menteri di dalam kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Yang jelas itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," sambung Arsul.

Meski begitu, kata Arsul, para partai politik koalisi harus diajak berbicara jika Jokowi ingin mereshuffle kabinet Indonesia Maju. Terlebih mengakomodir partai koalisi baru.

“Hanya kan ini sekali lagi ada aspirasi dari internal, ya tentu sebagai pimpinan partai kan harus disuarakan juga yang seperti itu,” ucap Arsul.

Soal Ketum PPP Suharso Monoarfa sudah diajak berbincang dengan Presiden Jokowi untuk membahas reshuffle sudah atau belum, Arsul mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu persis, tapi kan Ketum PPP itu anggota kabinet, tentu secara rutin meskipun insidental, tidak terjadwalkan itu berkomunikasi dengan Presiden," katanya.

Namun, Arsul mengungkapkan, secara rutin PPP memang melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi.

"Tapi apakah khusus terkait reshuffle kabinet beliau belum menyampaikan ke jajaran internal,” pungkas Arsul.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dikabarkan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut diisukan membahas soal reshuffle kabinet. Bahkan, kabar di media sosial menyebut bakal ada partai mendapat kursi menteri dengan kode 'Saudaraku'.

Namun, Zulhas mengaku tidak ada pertemuan antara dirinya dan presiden Jokowi. Apalagi membahasa soal reshuffle dan pemberian jatah kursi menteri.

"Tidak ada pertemuan, saya baru pulang dari Jateng konsolidasi selama 6 hari," ujar Zulhas kepada wartawan, Senin, 7 Maret.