JAKARTA – Wacana reshuffle kabinet yang dibuka Presiden Joko Widodo dinilai aneh oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, wacana itu tiba-tiba muncul menjelang Pemilu 2024.
"Aneh dan tanda tanya, jika tidak ada mendung tetiba hujan. Reshuffle mestinya punya dasar yang kuat,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di Jakarta, Sabtu, 24 Desember.
PKS mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogratif presiden. Hanya saja, Mardani menilai perombakan atau pergantian menteri harus didasarkan pada koreksi kinerja pembantu presiden. Serta berorientasi pada upaya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.
“Reshuffle hak Presiden. Tapi ya mesti punya dasar kuat. Tujuannya membuat rakyat kian bahagia,” kata anggota Komisi II DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Hal itu disampaikannya saat menanggapi hasil survei Charta Politika terkait pandangan masyarakat terkait reshuffle.
"Mungkin," kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember.
Namun Jokowi tak mengungkapkan kapan dirinya akan melakukan perombakan jajaran pejabat negara pada Kabinet Indonesia Maju tersebut. "Ya, nanti," ucap dia.