JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet usai Partai NasDem mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Tentunya, kata dia, apabila kocok ulang kabinet terjadi maka reaksinya telah diantisipasi.
"Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi," ujar Jamiluddin di Jakarta, Jumat, 14 Oktober.
Jamiluddin mengakui, setiap Jokowi mereshuffle kabinet muncul perdebatan di tengah masyarakat. Apalagi wacana reshuffle ditujukkan kepada tiga menteri dari partai yang mengusung dan mendukung Jokowi selama dua periode.
"Bila Jokowi mereshuffle menteri dari Partai NasDem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik. Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai NasDem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik," tuturnya.
BACA JUGA:
Meski demikian, kata dia, dari perdebatan itu Jokowi tetap mendapat nilai plus selain minus dari publik. Maka menurut Jamiluddin, Jokowi berhak mereshuffle tiga menteri dari Partai NasDem.
Dia menambahkan, mencopot menteri dari Partai NasDem juga demi kepentingan demokrasi agar bertambahnya kekuatan oposisi sebagai pengawas roda pemerintahan.
Karena menurutnya, fungsi partai politik bukan sebagai stempel kebijakan pemerintah. Setidaknya, lanjut dia, jika NasDem menjadi oposisi bisa bersama Demokrat dan PKS mengerem pemerintah saat melakukan kesalahan atau kesewenangan.
"Tiga partai tersebut dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan Jokowi," katanya.
"Karena itu, makin cepat mereshuffle menteri dari Partai NasDem tentu semakin baik. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali untuk itu?" tambah Jamiluddin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Pada waktunya, kata dia, akan diputuskan.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis, 13 Oktober.
Partai NasDem pun menghormati sikap Presiden Jokowi apabila benar berencana melakukan perombakan kabinet. Menurut Wakil Ketua NasDem Ahmad Ali, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif kepala negara.
"Iya (hormati). Masa kita mau marah? Bukan hal kita. Reshuffle itu hak prerogatif presiden," kata Ali.
Terkait
