JAKARTA - Pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian meluas penyebarannya. Akibat wabah tersebut perekonomian terganggu dan membuat defisit APBN tahun ini melebar. Karena itu, pemerintah meminta percepatan program padat karya tunai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan COVID-19.
Presiden Joko Widodo meminta progaram padat karya ini dipercepat, agar dapat melindungi masyarakat dari dampak ekonomi akibat COVID-19. Menurut dia, untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, maka kegiatan padat karya tunai harus lebih banyak dari kondisi normal.
"Ini ada keadaan tidak normal dan masyarakat dalam posisi yang sulit. Oleh sebab itu memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah. Jadi kalau biasanya mungkin hanya membuat 10 dan sekarang ini harus membuat 50. Paling enggak lima kali (lipat)," tuturnya, saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor, Selasa, 7 April.
Dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, padat karya tunai (cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
Dengan skema padat karya tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Jokowi berujar, pembuatan program padat karya tunai harus diperbanyak. Sebab, bilang bila dilakukan seperti biasa maka tidak akan berdampak bagi masyarakat, khususnya masyakarat miskin.
BACA JUGA:
Menurut Jokowi, sejumlah program di kementerian dapat diarahkan pada program padat karya tunai. Ia mendorong, hal ini dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN.
Optimalkan Dana Desa
Jokowi mendorong, agar dana desa segera digunakan dalam program padat karya tunai di pedesaan. Sebab, dana desa belum disalurkan secara maksimal. Padahal, langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19.
"Laporan yang saya terima di akhir Maret 2020 dana desa yang tersalur baru 32 persen yaitu hanya pada posisi angka Rp9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar Rp28 triliun. Artinya kalau dari total Rp72 triliun, itu baru 13 persen. Masih kecil sekali," tuturnya.
Mengingat penyerapan dana desa untuk program padat karya tunai belum maksimal, Jokowi meminta, kepada Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar untuk membuat pedoman agar program padat karya tunai bisa diterapkan.
"Agar program padat karya tunai itu betul-betul bisa masif dan tepat sasaran dan ini harus berikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, yang setengah menganggur dan kalau bisa memang upah kerja diberikan setiap hari. Tapi kalau tidak bisa, ya satu minggu," jelasnya.
Patuhi Protokol
Presiden Jokowi ingin program padat karya tunai dijalankan dengan masif untuk membantu warga yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) secara ekonomi. Meski demikian, Jokowi berpesan pelaksanaan program tetap harus menjalankan protokol kesehatan.
"Saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, memakai masker. Sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19," ucapnya.
Jokowi meyakini, dengan ditingkatkannya program padat karya tunai ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.
Terkait
