Instruksi Jokowi: Jangan Sampai Bantuan Sosial Berbelit Apalagi Salah Sasaran

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pada para menterinya agar alokasi jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas bawah yang terdampak penyebaran COVID-19 tak dilakukan secara berbelit dan harus dipastikan tepat sasaran.

Saat ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun yang siap dialokasikan agar masyarakat yang jadi prioritas menerima bantuan tersebut tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

"Penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin. Tepat dan cepat. Mekanisme penyaluran program jaring pengaman sosial dibuat seefisien mungkin," kata Jokowi sebelum memimpin rapat terbatas terkait efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 7 April.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar para menterinya bisa memikirkan cara yang mudah dan praktis, tidak berbelit-belit birokrasinya sehingga merepotkan masyarakat. 

Selain itu, dia juga meminta dalam menyalurkan bantuan ini, para menteri melibatkan sektor ekonomi bawah seperti usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako hingga jasa transportasi seperti ojek.

"Sehingga ini bisa menggerakkan mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak," ujarnya.

Untuk memastikan agar bantuan yang diberikan tak salah sasaran, Jokowi meminta agar jajaran menterinya dapat melibatkan struktur Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) yang ada saat melakukan pendataan bersama dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Tujuan agar data para penerima manfaat ini benar-benar tepat dan sesuai dengan alamat mereka, sehingga benar-benar tepat sasaran.

Jenis bantuan

Jokowi kemudian menjelaskan dari Rp110 triliun dana yang digelontorkan pemerintah untuk program jaring pengaman sosial, ada beberapa bantuan yang bisa dinikmati oleh masyarakat bawah.

Termasuk memperluas jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dari yang tadinya hanya diterima 9,2 juta keluarga kini bertambah menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, besaran nilai manfaat kini dinaikkan sekitar 25 persen dan pembagiannya dipercepat tiap tiga bulan sekali.

"Kemudian kartu sembako juga dinaikan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama 9 bulan," ujar Jokowi.

Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan program bantuan khusus bagi 3,7 juta kepala keluarga selama dua bulan masa tanggap darurat seperti yang ditetapkan oleh Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19. 

Dengan pembagian 1,1 juta kepala keluarga bantuannya akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedangkan 2,6 juta sisanya akan disiapkan oleh pemerintah pusat.

"Selain itu saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek," kata dia.

Kemudian terkait Kartu Prakerja, rencananya akan dimulai pada Kamis, 9 April. Bantuan ini nantinya akan difokuskan bagi mereka yang terkena pemutusan kerja akibat COVID-19, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak.

"Anggarannya dinaikan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang," kata dia.

Terakhir adalah program listrik gratis bagi 24 juta pelanggan yang menggunakan listrik berdaya 450VA dan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan yang menggunakan listrik berdaya 900VA. Pemberian subsidi listrik ini akan dilakukan selama bulan April, Mei, dan Juni.