Pemerintahan Presiden Biden 'Frustasi' Desak Israel Perpanjang Perjanjian Perbankan dengan Palestina

JAKARTA - Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengungkapkan rasa frustrasi Pemerintahan Presiden Joe Biden karena perlu negosiasi intensif dengan Pemerintah Israel, guna meyakinkan negara itu agar memberikan perpanjangan satu tahun untuk perjanjian perbankan terkait, yang memberikan ganti rugi bagi bank-bank Israel untuk melakukan transaksi dengan bank-bank Palestina.

"Sangat membuat frustrasi karena butuh waktu lama untuk membuat Pemerintah Israel memperpanjang perjanjian ini selama setahun — sekarang mereka melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan melalui kegiatan bisnis biasa," kata Miller dalam jumpa pers, melansir The Times of Israel 3 Desember.

Dikatakan, kegagalan untuk memperpanjang kesepakatan akan berisiko menghancurkan ekonomi Palestina, yang jelas-jelas tidak akan menguntungkan Israel, karena akan mengganggu stabilitas Tepi Barat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich telah menunda perpanjangan perjanjian, dengan alasan mendukung runtuhnya Otoritas Palestina, seiring upayanya untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat.

Beberapa hari sebelum kesepakatan perbankan itu berakhir, Smotrich mengatakan setuju untuk mendukung perpanjangan satu tahun, setelah mendapatkan komitmen dari Pemerintahan Biden mereka tidak akan mengizinkan pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakui negara Palestina.

Para pejabat AS mengatakan kepada The Times of Israel, gagasan seperti itu akan bertentangan dengan kebijakan pemerintahan yang sudah lama berlaku dan bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam memberikan jaminan tersebut, mengingat gagasan itu tidak pernah ada dalam rencana.

Ketika ditanya apakah resolusi Dewan Keamanan PBB pernah menjadi bagian dari negosiasi yang dilakukan AS dengan Israel, Miller menjawab: "Kami akan terus melihat setiap resolusi yang diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menilai apakah pemungutan suara ya, pemungutan suara tidak, pemungutan suara abstain, adalah demi kepentingan Amerika Serikat, dan kami akan membuat penilaian berdasarkan itu dan tidak ada yang lain."