Waduh, Anies Baswedan Ternyata Anggarkan Perangkat Teknologi Informasi Rp123,5 Miliar Tanpa Perincian Barang

JAKARTA - Dalam penganggaran APBD tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelontorkan anggaran senilai Rp123,5 miliar untuk pembelian perangkat teknologi informasi.

Hal ini diungkapkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI. PSI melihat penganggaran ini dari sistem Smart Budgeting. Anggaran ini masuk dalam Unit Pengelola Jakarta Smart City Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana membeberkan, anggaran tersebut terbagi dalam dua jenis, yakni pengadaan server Rp29,1 miliar dan pengadaan sistem analitik Rp94,4 miliar.

Sayangnya, kata William, tak ada perincian mengenai alat apa yang kini tengah dilakukan pengadaan lelang tersebut.

“Saat ini baru mulai lelang pengadaan teknologi informasi senilai Rp123,5 miliar. Tapi, sistem Smart Budgeting hanya memberikan akses data gelondongan yang tidak rinci," kata William dalam keterangannya, Jumat, 2 April.

Mulai APBD 2021, Anies mengganti sistem e-budgeting dengan sistem baru yang diberi nama ‘Smart Budgeting’. Tapi, jika warga Jakarta ingin melihat data anggaran, harus melakukan register untuk mendapatkan username dan password.

William menyebut DPRD memiliki akses untuk masuk ke dalam laman tersebut. Setelah dibuka, ternyata tidak ada rincian komponennya, sehingga hanya bisa lihat anggaran gelondongan.

"Warga Jakarta tidak bisa mengetahui apa saja barang-barang yang akan dibeli, serta tidak bisa menilai apakah spesifikasinya tepat dan harganya masuk akal. Kalau tidak ada sesuatu yang disembunyikan, maka seharusnya Pak Anies tidak perlu alergi untuk membuka data anggaran sampai rincian komponen,” tutur dia.

Menurut William, di sistem e-budgeting yang dibuat gubernur terdahulu, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), warga Jakarta dapat mengakses website tanpa password.

Selain itu, warga bisa melihat hingga rincian anggaran, seperti spesifikasi barang, jumlah barang, dan harga satuannya. Hal itu berguna agar warga Jakarta bisa ikut mengawasi tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, Willam mendesak Anies membuka data anggaran agar warga Jakarta bisa ikut mengawasi proses tender tersebut.

"Di Pemprov DKI ada belasan ribu mata anggaran, tidak mungkin seorang gubernur bisa mencermati satu per satu. Jika ada transparansi di sistem e-budgeting hingga tingkat rincian komponen, maka gubernur bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran,” tutupnya.