JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyatakan penolakan pada penyelenggaraan Formula E. Protes ini sejatinya baik. Namun, sayang kesiangan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membayar commitment fee. Jika dibatalkan sekarang, anggaran daerah sebesar Rp360 miliar justru bisa terbuang sia-sia.
Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menyampaikan alasan menolak Formula E. Menurutnya, acara ini sejatinya tak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Gubernur Anies Baswedan dalam lima tahun jabatannya.
Alasan lain, Anthony menyoroti alokasi anggaran yang menurutnya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Membenahi sarana dan prasarana daerah, misalnya. Bukan apa-apa. Saat ini, neraca keuangan DKI Jakarta tengah mengalami defisit.
"Saya pikir lebih bijak kalau kita anggarkan untuk sesutau yang lebih penting. Misal, rehab gedung sekolah atau penyediaan air bersih kepada masyarakat, mengingat APBD berasal dari rakyat. Kami memandang APBD harus dapat menjawab kebutuhan daripada keinginan," tutur Anthony ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).
Terpisah, Corporate Secretary PT Jakpro Hanni Sumarmo mengatakan besar anggaran penyelenggaraan Formula E telah disepakati oleh sejumlah komisi di DPRD. Katanya, anggaran itu telah disertakan dalam APBD 2020, tahun Formula E rencananya digelar.
"Kan sudah dibahas di Komisi B dan Komisi C. Komisi itu kan ada berbagai fraksi. Ya, sudah selesai. Sudah lolos. Artinya tidak ada masalah. Tinggal jadwal disampaikan di Banggar," kata Hanni.
Terkait dengan wacana Formula E sebagai langkah mendorong mobil listrik di Jakarta, PSI mengkritisi. Anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai alasan tersebut tak masuk akal.
Menurutnya, logika lebih masuk akal untuk menyambut mobil listrik adalah membangun infrastruktur pendukung. Bukan menyelenggarakan Formula E. "Kalau memang tujuannya untuk mendorong penggunaan mobil listrik, kita bisa kok dengan anggaran sebesar itu membangun infrastruktur menunjang mobil listrik," kata Anggara.
"Misalnya, pemprov bikin charger-charger mobil listrik di ribuan tempat. Beli juga ratusan bus listrik. Tapi, kenapa Pak Anies cuma bikin event panggung," tambahnya.
Dilema
Kritik PSI barangkali beralasan. Tapi, menolak Formula E bisa jadi malah menimbulkan kerugian lebih besar bagi daerah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus jadi salah satu yang menyoroti dilema tersebut.
"Jika sudah mengeluarkan anggaran ratusan miliar seperti itu, ya sayang juga. Terbuang begitu saja kalau dibatalkan," kata Lucius dihubungi VOI, Kamis (7/11/2019).
Menurut Lucius, PSI perlu memahami bahwa ada anggaran sebesar Rp360 miliar yang telah digelontorkan Pemprov DKI. Maka, meski kritik PSI masuk akal, sejatinya penolakan ini kesiangan.
Namun, Lucius juga memahami posisi PSI yang belum masuk DPRD ketika commitment fee disetujui masuk dalam APBD 2019. Maka, PSI harus mengambil langkah politik yang lebih strategis untuk menyatakan penolakan ini.
Saat ini, PSI harus melakukan pendekatan kepada partai-partai politik di DPRD untuk mencari solusi dari dilema ini. Langkah strategis tentu dibutuhkan. Sebab, partai-partai lain di DPRD adalah mereka yang menyetujui anggaran commitment fee Rp360 miliar.
"Makanya, dalam pertimbangan penolakan ini, PSI mesti membicarakan dulu kepada seluruh anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran itu," kata Lucius.
PSI sendiri telah menyampaikan bahwa mereka akan menyatakan penolakan ini di forum resmi, yakni pembahasan di Banggar DPRD DKI Jakarta. PSI juga akan mempertanyakan kajian investasi Formula E yang sampai saat ini belum diserahkan Pemprov DKI.
"Kami sedang coba bangun komunikasi. Kebetulan, dari 106 lebih, setengahnya kan anggota dewan baru. Kami mencoba komunikasi angggota dewan lain untuk menyamakan visi dan misi," ucap Anggara.
Sebagai informasi pelengkap, pada Jumat (20/9) lalu Anies resmi mengumumkan ke publik bahwa Jakarta bakal menjadi tuan rumah Formula E. Acara yang digelar dengan nama Jakarta E-prix akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020.
Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun dengan rincian Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, serta Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.
Terkait
