Sukseskan PON XX Papua, DPD Beri Solusi Dukungan Anggaran untuk KONI Daerah
La Nyalla (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti membuka Rapat Koordinasi Persiapan PON XX dan Peparnas XVI Papua di gedung Nusantara V MPR/DPR.

La Nyalla mengajak Pemprov se-Indonesia untuk menyukseskan perhelatan tersebut. Dia memberikan solusi penambahan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk KONI daerah masing-masing.

Salah satu upaya yang tawarkan Ketua DPD adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD.

Dalam Rakor hari ini, DPD sengaja mengundang dari Kemendagri dan Jamdatun untuk membantu Gubernur dalam memastikan bahwa dukungan anggaran melalui skema Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD bukanlah kesalahan atau kekeliruan.

"Kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum,” ujar La Nyalla.

Seperti dilaporkan Ketua Umum KONI Pusat, beberapa pemerintah provinsi memang tidak menganggarkan secara cukup untuk KONI Daerah. Sebab pada saat penyusunan R-APBD 2021, beberapa pemerintah provinsi masih berasumsi PON XX Papua akan ditunda lagi akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, persiapan dan dukungan anggaran bagi KONI daerah sangat penting. Terlebih untuk biaya pemberangkatan, akomodasi, tranportasi lokal dan pemulangan kontingen dari beberapa Provinsi yang cukup jauh dari Papua. Hal itu memerlukan dukungan anggaran yang tidak kecil.

"Apalagi ada beberapa venue yang hanya bisa ditempuh melalui jalur udara dan laut sehingga harus menjadi perhatian. Konsekuensinya, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk transportasi," jelasnya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu berharap PON XX Papua dan Peparnas ke-16 Papua dapat terselenggara dengan sukses dan berkualitas. 

"Dan menjadi ajang seleksi atlet untuk event di tingkat berikutnya. Baik di Sea Games maupun Asian Games," katanya.

Kegiatan rakor ini melibatkan Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejumlah Gubernur, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua PB PON XX Papua, Ketua Umum KONI Provinsi se Indonesia.