Bagikan:

JAKARTA - Pemimpin oposisi Venezuela Edmundo Gonzalez mengatakan pada Hari Rabu, Ia dipaksa menandatangani surat penerimaan keputusan dari pengadilan tinggi negara yang mengakui petahana Nicolas Maduro dalam pemilihan umum Bulan Juli.

"Entah saya menandatangani atau saya akan menghadapi konsekuensinya," katanya dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 19 September.

Pernyataan oleh otoritas pemilihan umum tertinggi Venezuela disetujui oleh Mahkamah Agung negara itu, meskipun para pejabat belum menerbitkan penghitungan suara yang menunjukkan kemenangan Maduro.

Gonzalez mengatakan dia ditemui di Kedutaan Besar Spanyol di Caracas oleh Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez dan saudara laki-lakinya Jorge Rodriguez, presiden Majelis Nasional, yang memberinya surat untuk ditandatangani.

"Setelah itu, terjadi jam-jam yang sangat menegangkan penuh paksaan, pemerasan dan tekanan," kata Gonzalez, seraya menambahkan dia merasa akan lebih berguna jika dia bebas daripada dikurung.

"Sebuah dokumen yang dibuat di bawah paksaan sama sekali tidak berharga, karena kurangnya persetujuan yang serius," pernyataan itu menambahkan.

Di Caracas, Jorge Rodriguez menyerahkan surat dua halaman yang ditandatangani oleh Gonzalez, mengatakan mantan kandidat presiden berusia 75 tahun itu memiliki waktu 24 jam untuk mencabut klaimnya.

"Jika Anda tidak menyangkalnya dalam waktu 24 jam, saya akan merilis rekaman audionya. Itu keputusan Anda, Tuan Gonzalez," kata Rodriguez, merujuk pada pertemuan yang ia dan saudara perempuannya adakan dengan Gonzalez.

Gonzalez saat ini berada di Spanyol, di mana ia diberikan suaka politik awal bulan ini, setelah surat perintah penangkapannya dikeluarkan di Venezuela.

Dewan pemilihan nasional mengumumkan Presiden Maduro sebagai pemenang pemilihan presiden, yang berlangsung pada tanggal 28 Juli, memicu tuduhan penipuan dan protes yang meluas karena oposisi menerbitkan penghitungan suara secara daring yang menurut mereka menunjukkan Gonzalez telah menang.

Awal minggu ini, sebuah laporan PBB mengatakan Pemerintah Maduro meningkatkan taktik represif untuk menghancurkan protes damai dan mempertahankan kekuasaan setelah pemilihan umum yang disengketakan di negara Amerika Selatan tersebut.