Trump akan Hapus Semua Pajak Upah Lembur Jika Menangi Pilpres AS

JAKARTA - Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pada Hari Kamis, Ia akan menghapus semua pajak atas upah lembur sebagai bagian dari paket pemotongan pajak yang lebih luas, jika memenangi Pemilihan Presiden November mendatang.

"Sebagai bagian dari pemotongan pajak tambahan kami, kami akan menghapus semua pajak atas upah lembur," kata Trump dalam sambutannya saat berkampanye di Tucson, Arizona, melansir Reuters 13 September.

"Jam lembur Anda akan bebas pajak," tandasnya.

Trump, yang akan berhadapan dengan petahana wakil presiden serta calon Partai Demokrat Kamala Harris sebelumnya mengatakan akan mengupayakan undang-undang untuk mengakhiri pajak atas tip untuk membantu pekerja layanan.

"Orang-orang yang bekerja lembur termasuk warga negara yang paling pekerja keras di negara kita dan sudah terlalu lama tidak ada seorang pun di Washington yang memperhatikan mereka," kata Trump.

Harris sendiri sebelumnya telah membuat janji serupa.

"Ia putus asa dan berusaha keras serta mengatakan apa pun untuk mencoba mengelabui orang agar memilihnya," kata juru bicara kampanye Harris menanggapi usulan Trump.

Pada acara kampanye bulan ini dengan serikat pekerja, Harris menuduh Trump "memblokir" upah lembur dari jutaan pekerja selama masa jabatannya sebagai presiden 2017-2021.

Pada tahun 2019, pemerintahan Trump mengeluarkan aturan yang meningkatkan kelayakan upah lembur bagi 1,3 juta pekerja AS tambahan, menggantikan proposal sebelumnya yang diperkenalkan oleh Presiden Barack Obama, pendahulu Trump dari Partai Demokrat.

Upah lembur pada tingkat pendapatan ini sangat menguntungkan pekerja kerah biru, seperti pekerja makanan cepat saji, perawat, asisten toko, dan karyawan berpenghasilan rendah lainnya.

Berdasarkan aturan Departemen Tenaga Kerja, pekerja yang memenuhi syarat harus dibayar setidaknya satu setengah kali lipat untuk jam kerja di atas 40 jam dalam satu minggu kerja.

Hingga bulan lalu, pekerja pabrik Amerika dalam peran non-pengawasan bekerja rata-rata 3,7 jam lembur seminggu, menurut data dari Biro Statistik Tenaga Kerja.

Tidak mengenakan pajak atas lembur akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan pemerintah. Sementara, rencana Trump untuk memperluas pemotongan pajak yang disahkannya sebagai presiden akan menambah defisit AS sebesar 3,5 triliun dolar AS hingga 2033, menurut Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan.

Sementara, defisit anggaran AS dalam 11 bulan pertama tahun fiskal ini adalah 1,9 triliun dolar AS.

Di sisi lain, tidak jelas berapa banyak pendapatan yang diterima pemerintah dari pajak atas upah lembur.