Bagikan:

JAKARTA - Amerika Serikat memutuskan untuk menangguhkan semua keterlibatn dengan Myanmar di bawah perjanjian perdagangan dan investasi 2013, sampai pemerintahan yang terpilih dengan demokratis kembali berkuasa. 

Hal ini dikatakan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Katherine Tai pada Senin 29 Maret. Keputusan ini diambil tidak terlepas dari meningkatkan korban tewas pengunjuk rasa antikudeta militer Myanmar. 

Dalam pernyataannya Tai mengungkapkan, pembunuhan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai, pelajar, pekerja dan pemimpin buruh dan anak-anak, telah mengejutkan hati nurani masyarakat internasional.

“Tindakan ini merupakan serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan upaya rakyat Burma untuk mencapai masa depan yang damai dan sejahtera,” kata Tai, yang dilantik pada 18 Maret, seperti melansir Reuters.

Selain menangguhkan pekerjaan pada perjanjian kerangka kerja 2013, Tai mengatakan USTR akan mempertimbangkan situasi Myanmar saat bekerja dengan Kongres Amerika Serikat, untuk mengotorisasi ulang program Sistem Preferensi Umum, yang mengurangi tarif Amerika Serikat dan menyediakan akses perdagangan khusus lainnya untuk beberapa negara berkembang.

Partisipasi mengharuskan negara-negara untuk mempertahankan perlindungan hak-hak pekerja tertentu, dan Tai mengatakan, laporan para pemimpin militer Myanmar telah menargetkan serikat pekerja dan pekerja karena peran mereka dalam protes pro-demokrasi, menimbulkan kekhawatiran serius.

Untuk diketahui, hingga Senin kemarin rezim militer Myanmar telah menewaskan sedikitnya 510 warga sipil, terkait aksi unjuk rasa antikudeta 1 Februari yang sudah berlangsung selama dua bulan. Berdasarkan data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setelah 141 orang tewas pada Sabtu pekan lalu, 14 warga sipil tewas pada unjuk rasa Hari Senin kemarin. 

Jumlah korban tewas pada Sabtu pekan lalu, merupakan yang terbanyak selama aksi unjuk rasa antikudeta militer Myanmar. Ironisnya, Sabtu lalu juga merupakan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar. 

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.