Pemkab Kediri Naikkan Tunjangan RT RW Jadi Rp300 Ribu Per Bulan

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menaikkan tunjangan untuk ketua RT dan RW di kabupaten tersebut dengan nominal Rp300 ribu per bulan yang diberikan mulai September 2024, naik dari bulan sebelumnya sebesar Rp250 ribu per bulan.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri Minggu mengatakan, pemberian tunjangan itu bagian dari komitmen pemerintah kabupaten memberikan penghargaan atas kinerja dari RT/RW di kabupaten ini. Pemkab awalnya telah memberikan anggaran Rp250 ribu per bulan dan mulai September 2024 naik menjadi Rp300 ribu per bulan.

"Mulai September ini Rp300 ribu tanpa potong pajak dan iuran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemerintah," katanya.

Ia menambahkan, kenaikan tunjangan tersebut sekaligus mengingatkan kerja RT/RW yang merupakan garda terdepan di masyarakat. RT dan RW diharapkan dapat lebih memperhatikan warga di lingkungannya dan meningkatkan kinerjanya.

Sesuai tugasnya, jabatan RT dan RW adalah membantu desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, termasuk dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Khusus di Kabupaten Kediri, dari 26 kecamatan 343 desa dan satu kelurahan, keseluruhan RT dan RW ada sebanyak 12.149, dengan rincian 9.381 RT dan 2.768 RW. Kenaikan tunjangan tersebut diberikan secara bertahap.

"Kenaikan ini tentunya secara bertahap, tapi kerjanya RT dan RW pasti juga akan semakin diawasi warga," katanya.

Ia juga mengingatkan soal tantangan ke depan. Adanya bandara, pembangunan jalan tol, stadion, rumah sakit, dan pembangunan yang bergerak cepat di Kabupaten Kediri, tentunya akan mempunyai dampak positif ke depannya.

Dia menambahkan, terdapat tantangan yang akan dihadapi sehingga butuh kerja sama semua pihak termasuk RT dan RW.

Bupati juga mengajak diskusi untuk mengetahui persoalan yang ada di masyarakat untuk dapat ditindaklanjuti.

Beberapa usulan yang disampaikan RT dan RW terkait infrastruktur, usulan renovasi gedung sekolah, termasuk pembangunan TPS 3R untuk menghindari pembuangan sampah di sungai.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Ketua RT dan RW atas komitmen pelayanan yang diberikan. Terlihat dari usulan yang disampaikan semua untuk kepentingan masyarakat.

"Kabupaten ini sedang melakukan lompatan besar, butuh kerja keras dan ini butuh peran serta RT dan RW," kata bupati.

Sementara itu, untuk mendukung perbaikan sarana infrastruktur di Kabupaten Kediri, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp51 miliar dari APBD kabupaten tersebut, yang diperuntukkan program bantuan keuangan khusus (BKK) dan dibagikan ke seluruh desa.

Anggaran sekitar Rp51 miliar tersebut, setiap desa mendapatkan sekitar Rp150 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa. Dengan anggaran tersebut diharapkan pembangunan infrastruktur bisa merata dan dirasakan oleh masyarakat.

Program tersebut juga akan terus dilanjutkan hingga tahun-tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan infrastruktur.

Pemerintah meminta kepada pemerintah desa agar melaksanakan program tersebut sesuai aturan yang berlaku, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.